ESA (Eksploitasi Seksual Anak) merupakan tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dalam berbagai bentuk yang berhubungan dengan seks secara online baik bersifat komersial atau tidak.

Eksploitasi Seksual Anak memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Prostitusi Anak Online dan perdagangan manusia
2. Pornographi Anak
3. Phonesex dan atau Video Online Sex
4. Online Grooming
5. Sexting (secara sukarela/tidak ada paksan)
6. Sextortion (paksaan)

Salah satu gerakan Yayasan Setara adalah memerangi kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak sendiri merupakan tindak kekerasan yang bisa digolongkan menjadi kekerasan fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak

Program anti perdagangan anak adalah salah satu konsen utama yasasan setara. Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Sekolah Ramah Anak merupakan sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial,serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana

Pemerintah provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten dan kota Surakarta telah menyetujui untuk mendukung pengembangan dari sebuah model layanan perlindungan anak yang komprehensif dan integrative yang menggabungkan layanan primer (pencegahan), sekunder (pengurangan resiko) dan tersier (respon kasus) dibawah Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI).nak itu.