Suara Merdeka, 20 januari 2003

DI sekitar lampu bangjo Tugu Muda, anak-anak jalanan menyelinap di antara mobil-mobil yang berhenti. Langkah mereka terlihat hati-hati. Sesekali, sambil mengayunkan ecek-ecek di dekat jendela mobil, mata mereka seperti mengawasi suasana sekitar.

”Siap-siap kalau ada garukan lagi. Kamis, (16/1) petugas habis nguyak-nguyak pengamen,” kata Yanto (12), seorang dari mereka.

Bagaimana pun, bagi mereka, garukan tetap menjadi ancaman. Padahal, setiap hari mereka harus turun ke sekitar lampu bangjo itu. Jika tidak, maka hari itu mereka tidak bisa makan.

”Terpaksa kawan-kawan harus mengendap-endap seperti ini. Beberapa orang turun, beberapa lainnya mengawasi dari pinggir jalan.”

Lalu Yanto, juga beberapa anak jalanan lain, pun berkeluh tentang penggarukan terhadap mereka. Padahal mestinya pihak kepolisian atau Dinas Sosial tahu, bahwa anak-anak jalanan tidak bisa disingkirkan dengan cara seperti itu.

”Anehnya, cara itu kok terus-menerus dilakukan. Hari ini digaruk, besoknya anak-anak sembunyi. Dua hari kemudian, kami datang lagi. Kalau kami boleh meminta, jangan ada penggarukan lagi, please…

Anak-anak jalanan memang tak tahu banyak, apa sebenarnya target dari penggarukan. Mereka hanya tahu, anak-anak jalanan dianggap mengganggu arus lalu-lintas, membuat tidak nyaman pemakai jalan, dan menggangu keindahan kota.

”Tapi pemerintah tidak tahu kalau kami juga butuh makan,” kata Sugeng (8).

Seperti halnya penggarukan, sebagian besar anak jalanan juga menganggap dingin tentang gagasan Walikota H Sukawi Sutarip SH yang ingin memperbaiki nasib mereka.

”Kalau gagasan itu belum terwujud, bagi kami tidak ada artinya. Apalagi kemarin baru ada garukan.”

Toh keinginan untuk bersekolah, memperoleh tempat tinggal yang layak, dan juga kesehatan tetap ada pada mereka.

”Selama ini kami tinggal di mana saja, pindah dari tempat kosong ke tempat lain.”

Penanganan Klise 

Jangan berpikir bahwa mereka bergembira dengan kondisi seperti itu. Sama dengan anak-anak sebaya lain, mereka juga ingin hidup ”normal”: bermain dan sekolah. Berkeliaran di jalan sebenarnya bukan pilihan mereka.

Winarso, mantan Ketua Paguyuban Anak Jalanan Semarang (PAJS) melihat, selama ini penanganan terhadap anak jalanan masih bersifat represif.

Aparat, baik kepolisian maupun Pemkot Semarang, tetap menggunakan pola-pola yang sama untuk menyingkirkan anak-anak dari jalan.

”Dari dulu, pola yang mereka pakai adalah penertiban. Selalu seperti itu. Tapi kita akhirnya tahu, penggarukan tidak pernah bisa menertibkan. Ironisnya, cara itu selalu dilakukan.”

Tentang gagasan Wali Kota yang akan mengurus anak jalanan, Winarso mengakui sebagai langkah maju. Hanya saja, dia berharap gagasan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran ide. Bahkan jika gagasan itu terealisasi, tidak ada salahnya menyangsikan langkah itu sebagai ”kebaikan murni” dari Sukawi.

”Bukannya saya curiga. Tapi bisa saja ada gagasan itu memuat kepentingan lain, misalnya politis. Saya hanya berharap, semoga gagasan tersebut benar-benar untuk kebaikan anak jalanan.”

Hanya saja, Winarso sangat menyayangkan penggarukan yang dilakukan Kamis (16/1) lalu. Jika tujuannya untuk penertiban, mestinya Pemkot bisa bekerja sama dengan beberapa LSM yang selama ini melakukan pendampingan terhadap anak-anak jalanan.

”Ada ASA PKBI, Yayasan Setara, YSS Soegijapranata… kenapa tidak meminta bantuan mereka untuk menarik anak-anak jalanan dari jalan?”

Hasan Fikri, aktivis ASA PKBI Jateng menilai, maksud Pemkot untuk menangani anak jalanan sebenarnya baik. Hanya saja, instansi tersebut acap kali tidak tahu bagaimana menyikapi anak-anak jalanan.(Ganug Nugroho Adi-71)