Anak Jalanan di Tengah Arus Perubahan (2)

ANAK JALANAN DI TENGAH ARUS PERUBAHAN (2)

 Oleh: Odi Shalahuddin

Respon negara  di dalam mensikapi keberadaan anak jalanan pada pertengahan tahun 96 yang mulai marak terlihat di perempatan-perempatan jalan adalah menganggap mereka sebagai kelompok yang mengganggu ketertiban umum.  Razia-razia kerap diadakan yang cenderung bernuansa kekerasan. Opini publik yang berkembang, terutama yang muncul di media massa juga cenderung melihat sisi buruk dari anak jalanan.

Kegiatan Yayasan Setara yang dimulai sejak akhir tahun 1993 dan menjadi sangat intensif sejak pertengahan tahun 96, menunjukkan intensitas yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan kolektif bersama anak jalanan. Difasilitasinya shelter yang menjadi tempat tinggal dan pusat kegiatan anak jalanan dari berbagai lokasi terlihat sangat menonjol. Seiring dengan gegernya peristiwa 27 Juli di Jakarta, pengawasan terhadap pendamping anak jalanan menjadi sangat ketat. Banyak peristiwa buruk yang harus dialami seperti adanya seorang pendamping yang diculik oknum polisi berpakaian preman yang menggunakan dua mobil untuk menginterogasi motif adanya kegiatan anak jalanan, interogasi resmi terhadap pendamping yang dilakukan oleh kepolisian kota besar, datangnya orang-orang mabuk yang mengaku utusan pejabat tertentu yang mengancam agar kegiatan dihentikan,  datangnya oknum polisi berpakaian preman yang memuki anak jalanan dengan gagang pistol, munculnya tulisan bernada ancaman yang ditempel di pohon depan shelter, dirazianya anak-anak dengan kekerasan untuk mengungkap identitas pendamping, dan sebagainya. Puncak kekerasan dialami ketika shelter diserang oleh sekelompok orang tak dikenal pada tanggal 12 September 1997 yang pada perkembangannya bermunculan orang-orang bermobil yang membawa senjata tajam mencari anak-anak jalanan di seluruh lokasi anak jalanan di Semarang yang dinilai mengancam keselamatan anak dan para pendamping sehingga kegiatan mulai dihentikan dan anak-anak diselamatkan ke berbagai kota. Selang seminggu, tersiar kabar tewasnya lima preman di seputar shelter akibat minuman keras yang ditanggapi oleh Walikota yang memberikan pernyataan bahwa rumah anak jalanan digunakan sebagai tempat bermabuk-mabukan. Peristiwa ini sendiri tidak pernah diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Pada awal 1998, kegiatan-kegiatan kecil mulai dirintis kembali. Namun, pada April 1998, muncul pernyataan resmi dari seorang pejabat  kota bahwa Paguyuban Anak Jalanan Semarang dilarang melakukan aktivitas dengan alasan sebagai organisasi liar.

Di sisi lain, pada Maret 1997, pilot project anak jalanan yang mendapat dukungan dana dari UNDP mulai dilangsungkan di Semarang. Perkembangannya muncul proyek ADB yang memperluas jangkuan penanganan. Pada tahun 2000, perkembangan yang menggembirakan adalah dihapusnya razia terhadap anak jalanan, yang dinilai oleh pejabat kota tidak efektif bagi upaya penanganan anak jalanan. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2001 ketika kriminalitas di Semarang semakin tinggi, Kapoltabes yang baru menjabat pada saat itu membuat gebrakan dengan membuat razia-razia pemberantasan kejahatan dengan sasaran anak-anak jalanan. Pada razia ini, banyak anak jalanan yang ditembak mati namun kasusnya tidak terungkap ke permukaan karena pemberitaan media memvonis bahwa yang ditembak mati adalah preman atau residivis.

Selintas dari ilustrasi di atas, arah kebijakan negara terhadap anak jalanan khususnya di Semarang belumlah terlihat. Kebijakan-kebijakan yang muncul lebih banyak merespon perkembangan yang kadang bisa saling kontradiktif.

Penutup

Perubahan-perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia sejauh ini tampaknya belum memiliki pengaruh dan dampak baik bagi kehidupan masyarakat marginal khususnya anak jalanan. Namun demikian, pada tahun-tahun ini mulai muncul harapan akan adanya perubahan terhadap situasi anak-anak dengan rencana dari negara untuk mengesahkan UUPA, RAN Penghapusan ESKA, RAN Anti Trafficking terhadap Anak dan Perempuan, serta RAN KILO 182. Sejauh mana efektivitas kebijakan dan program negara bisa kita lihat kelak. Hanya saja, tentunya kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama di mana jaminan melalui peraturan perundangan atau program menjadi “macan ompong” yang tidak memiliki pengaruh. Tentunya ini tugas kita sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil untuk “menegur” atau mengingatkan negara untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia tanpa bersikap diskriminatif.

Sebagai pengantar diskusi, itu saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *