April, Anjal Dibersihkan (Suara Merdeka, 2007)

SUARA MERDEKA, Kamis, 01 Maret 2007

SEMARANG- Pemkot akan bertindak tegas terhadap anak jalanan. Di sela acara peresmian Bonbin Mangkang, Rabu (28/2), Wali Kota Sukawi Sutarip menegaskan akan membersihkan mereka dari jalan-jalan di Kota Semarang. Aksi pembersihan itu selambatnya dilakukan April mendatang.

Tindakan itu, lanjut Sukawi, tidak terkait langsung program Semarang Pesona Asia (SPA). Ada atau tidak ada program tersebut, anak jalanan tetap akan dibersihkan.

”Tidak usah menjelang SPA. Anak jalanan memang harus tidak ada di jalan.”

Kasus perkosaan yang dilakukan anak jalanan terhadap rekannya baru-baru ini, imbuh dia, semakin menguatkan perlunya upaya pembersihan itu.

” Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Lantas apakah akan terus dibiarkan saja?”

Terkait upaya itu, Pemkot telah menyediakan tempat penampungan atau rumah rehabilitasi serta dana Rp 1 miliar untuk anak jalanan dari Semarang. Bagi mereka yang berasal dari luar kota, Pemprov sudah menyediakan tempat penampungan.

Di dalam rumah rehabilitasi, anak jalanan akan mendapat pendidikan, baik umum maupun yang bersifat keagamaan. Mereka juga dibekali ketrampilan. Setelah dirasa siap, anak jalanan akan ditempatkan di house parent yang semua biayanya ditanggung pemerintah.

”Saya harap masyarakat tidak salah paham terhadap program Pemkot untuk mengentaskan anak jalanan. Sebaliknya, masyarakat harus ikut membantu program pemerintah mengentaskan mereka. “Memberi uang pada anak jalanan adalah tindakan keliru. Kalau ingin membantu, serahkan saja bantuan kepada lembaga-lembaga yang mengurusi mereka,” tandas Sukawi.

Mengenai rencana pembersihan anak jalanan yang dilontarkan Wali Kota itu, Direktur Yayasan Setara Hening Budiawati bisa bersepakat. Namun, strategi yang digunakan hendaknya diubah dengan pendekatan komunitas.

”Saat ini, anak jalanan yang ada hampir semuanya dari Semarang. Dengan demikian, mereka masih punya orang tua dan tempat tinggal. Pemkot semestinya melakukan pendekatan kepada orang tua mereka melalui aparatur di bawahnya. Razia boleh dilakukan sejauh dalam konteks perlindungan dan tidak melanggar hak asasi mereka.” (H6,apr-56)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0703/01/kot03.htm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *