Kompas, 24 April 2002

Semarang, Kompas – Meskipun sudah berusia belasan, sebagian besar anak jalanan (anjal) di Semarang belum memiliki akta kelahiran. Padahal, akta merupakan salah satu dokumen terpenting karena menjadi bukti pengakuan legal kewarganegaraan seseorang. Minimnya akta kelahiran itu, selain karena pemakaian akta yang tidak di-kondisikan pemerintah, juga akibat besarnya retribusi atau biaya pembuatan akta.

Demikian diungkapkan oleh salah satu Pengurus Harian Yayasan Setara (LSM anak jalanan di Semarang) Dedy Prasetyo, Selasa (23/4), kepada wartawan di kantornya. Yayasan Setara telah melakukan survei mengenai pemakaian akta kelahiran di kalangan anak jalanan. Dari 50 anak yang dijadikan sasaran penelitian, 37 orang atau 74 persen tidak berakta. Ke-50 anak jalanan tersebut adalah anak jalanan dampingan Setara yang biasa mangkal di kawasan Tugu Muda, Simpang Lima, Metro, Siranda, dan perempatan lainnya. Survei tersebut diharapkan mampu mewakili anjal di seluruh Semarang yang jumlahnya 1.557 anak yang tersebar hingga ke pinggiran kota.

Menurut Dedy, minimnya orang tua anak jalanan yang bersedia mengurus akta kelahiran dapat dimaklumi mengingat pemakaian akta bukan merupakan syarat utama dalam urusan administrasi. Saat ini, Kartu Tanda Penduduk (KTP)-lah yang mendominasi, padahal wilayah pemakaiannya terbatas, hanya dalam satu provinsi. “Padahal, kemungkinan pemalsuan KTP atau penyelewengan tanggal lahir lebih besar dibandingkan dengan akta. Lain dengan akta, pemakaiannya tidak terbatas pada satu wilayah tertentu dan kemungkinan penyelewengannya lebih kecil,” ujar Dedy.

Selain itu, jelas Dedy, besarnya retribusi pembuatan akta yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2001 membuat orang tua anjal berpikir ulang. Perda menyebutkan biaya pembuatan akta Rp 25.000, masih ditambah biaya keterlambatan Rp 15.000. “Dulu, saat biaya pembuatan akta hanya Rp 8.000, banyak orang enggan membuatnya. Logikanya, saat ini siapa yang mau bayar ongkos sebesar itu? Saya minta Perda itu dicabut,” ujar Dedy.

Permintaan serupa juga diungkapkan Odi Shalahuddin, aktivis LSM Samin dari Yogyakarta. Menurutnya, sejak Otonomi Daerah (Otda) masing-masing Pemkab/Pemkot mengeluarkan kebijakan yang berbeda sehingga tidak ada standardisasi tarif pembuatan akta. “Masak biaya mendapat pengakuan sebagai warga negara Indonesia berbeda-beda antardaerah. Kan masih satu Indonesia. Saya pikir, perda akta kelahiran harus dicabut. Tunggu Undang-Undangnya, dan buat sistem akta online,” ujar Odi. (ana)