SUARA MERDEKA, Sabtu Pon, 13 Desember 2003 

SEMARANG —Sekitar 100 anak, LSM peduli anak dan perempuan se Jateng yang tergabung dalam Indonesia ACTs (Agains Child Trafficking/Anti Perdagangan Anak) kemarin menggelar aksi untuk memperingati Hari Anti Perdagangan Perempuan dan Anak (trafficking) yang jatuh pada 12 Desember kemarin. Selain mengecam lemahnya payung hukum, mereka menyatakan perang terhadap trafficking.

Mengenakan kaos putih bertuliskan “Kita dapat mencegah perdagangan anak”, para peserta aksi turun kejalan. Mereka melakukan long march dari masjid Baiturrahman menuju Jalan Pahlawan atau halaman kantor Gubernur Jateng.

Sejumlah poster besar bertuliskan “Anak bukanlah pemuas nafsu” diusung untuk mengingatkan masih adanya praktik seperti itu. Peserta aksi akhirnya diterima oleh Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jateng dr Anung sugihantono.

Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 itu dimerihkan dengan happening art yang diperagakan oleh kelompok pendamping “Pelangi” dari Solo. Mereka mengisahkan betapa pilunya nasib seorang perempuan dan anak yang diperdagangkan untuk kebutuhan seksual. Namun, untuk menuntut persoalan tersebut, masih terbentur masalah hukum.

Di Semarang sejak Tahun 2000

“Ketika ada kasus trafficking, kita masih terbentur pada persoalan hukum. Karena Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pemberantasan perdagangan orang yang seharusnya awal 2004 sudah ditetapkan, hingga sekarang masih mentok di Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dan belum dibahas oleh DPR RI,” ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Anti-Trafficking, Hening Budiyawati.

Padahal, sambung aktifis ini, di kota Semarang saja sudah ditemukan kasus trafficking anak sejak 2000. Korbannya tercatat 10 anak yang telah diperjualbelikan untuk kebutuhan seksual. Kemudian 2002 ditemukan kembali, yaitu seorang anak gadis diperdagangkan oleh ibunya sendiri kepada germo. Lalu pada 2003 tercatat ada dua kasus anak yang diperdagangkan. “Itu yang kelihatan kasusnya. Masih ada kasus yang belum terungkap, terutama perempuan yang diperdagangkan. Tapi, data pemerintah maupun kelompok lain tentang kasus tersebut masih sangat lemah,” ungkap Hening.

Umumnya, kata dia, anak-anak dari pulau Jawa itu kemudian dibawa ke pulau Sumatera, terutama ke Tanjung Pinang, Riau, Batam, Tanjung Balai Karimun, maupun ke perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Kalimantan, tepatnya di Entekong Tepedu.

Sedangkan di Solo, kata Koordinator Indonesia ACTs Emmy LS, ada 20 kasus perdagangan perempuan anak dan dewasa. Bahkan, dari hasil penelitian selama rentang 2000-2003, tercatat ada sekitar 200 pekerja seksual komersial (PSK), 90 persennya pernah di-trafficking. “Itu baru pekerja seks, belum lagi kasus yang menimpa para TenagaKerja Wanita (TKW),” terangnya.

Hasil penelitian tersebut, sambungnya, merupakan cermin adanya trafficking di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan semakin mengkhawatirkan. “Tapi informasi tentang itu, pemerintah ternyata sangat blank (tak punya). Bahkan, banyak kasus yang tidak terdeteksi,” ungkapnya (ida).