Suara Merdeka, 8 Oktober 2001

DUA Oktober lalu saya melihat acara berita di SCTV mengenai razia anak jalanan dan gepeng (gelandangan dan pengemis-Red) di Semarang. Lumayan sadis, deh. Anak-anak kecil, usianya berkisar enam tahun dikejar-kejar petugas dengan pentungan. Setelah tertangkap, tangannya ditarik naik ke atas truk. Petugas melakukan itu tanpa peduli si anak menangis dan meronta-ronta. Seperti maling saja.” Itulah pentikan surat Steve Aswin, UNICEF Indonesia dalam Mailist Lindungianak, 4 Oktober lalu. 

Sepucuk surat lagi datang dari Odi Shalahuddin di Yogyakarta. Isinya juga menggambarkan betapa sadis dan tidak manusiawi operasi penertiban anak jalanan di kota itu. ”Anak saya menangis ketika melihat berita di Indosiar, seorang anak kecil ditarik paksa dari tangan ibunya. Dia bertanya mengapa anak itu dipisahkan dari ibunya? Saya pun terdiam dan balik bertanya, sudah demikian kasar dan sadiskah operasi razia anak jalanan di kota kita tercinta ini?”

Reaksi seperti ini tidak hanya datang dari satu-dua orang. Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap anak dan perempuan, yakni Legal Recources Center Kekerasan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-K3JHAM), Yayasan Setara, dan Pusat Edukasi Studi dan Advokasi Anak Indonesia (Perisai) menyatakan prihatin atas kondisi itu.

”Kami memprotes tindakan penertiban terhadap anak jalanan, WTS, dan gelandangan di Semarang beberapa bulan terakhir ini yang dilakukan secara kasar dan tidak manusiawi,” kata Koordinator Perisai Fatah Muria, kemarin.

Dia mencontohkan razia di Pasar Johar pada 1 September lalu tidak seperti biasanya. Banyak anak dan ibu yang saat itu menolak razia petugas dengan melakukan perlawanan. Peristiwa tersebut merupakan puncak operasi razia gabungan terhadap gelandangan, anak jalanan, anak yang dilacurkan, dan pekerja seks komersial oleh polisi dan Pemkot Semarang.

”Kami melihat betapa tidak manusiawi perlakuan terhadap anak-anak kecil yang tertangkap. Karena tidak kuat lari kencang, mereka tidak berdaya ketika ditarik paksa naik ke sebuah truk.”

Tidak ada Dana 

Pantauan Yayasan Setara dan K3JHAM menunjukkan, selama Agustus-September tercatat 10 garukan yang dilakukan terpadu. Yakni oleh polisi, Satpol PP, Kantor Informasi dan Komunikasi Pemkot, DLLAJ, dan Bagian Sosial Pemkot.

”Dari data itu, tercatat 212 orang mengalami tindakan razia tersebut. Jumlah itu termasuk PSK, anak jalanan, dan ciblek. Kami sebagai lembaga yang peduli terhadap anak jalanan dan perempuan menyatakan keberatan terhadap tindakan itu,” tegas Direktur LRC-K3JHAM Sri Nurherawati.

Menurut dia, dalam dialog dengan Asisten II Pemkot Drs Fatah Dahlan Juni 2000 dikatakan, pihaknya sudah tidak melakukan razia lagi karena anggarannya sudah tidak ada. ”Kami melihat alasan razia lebih bersifat kepentingan proyek semata, sehingga tidak menyentuh akar permasalahan.”

Proses perlakuan aparat terhadap sasaran tersebut cenderung tidak manusiawi dan mengabaikan keberadaan mereka sebagai manusia yang juga mempunyai hak. ”Kami tidak bisa menerima perlakuan anak yang diseret atau pemaksaan secara kekerasan fisik dan psikis seperti operasi di Pasar Johar. Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak,” jelas Sri Nurherawati.

Sekretaris Yayasan Setara Y Dedy Prasetio menambahkan, dalam kegiatan tersebut terlihat jelas tidak ada koordinasi yang jelas antaraparat. Misalnya, para korban dibawa ke Panti Persinggahan Margo Mulyo, tetapi di sana mereka tidak mendapatkan penanganan yang layak.

”Kami pernah melakukan investigasi, ternyata saat melakukan razia pihak pengelola panti tidak diberi tahu sebelumnya.”

Hal lain yang cukup memprihatinkan, ada rencana Aparat Kecamatan Semarang Tengah untuk melibatkan satgas parpol untuk membantu razia. ”Bila benar itu, malah akan memperkeruh keadaan, karena ada keterlibatan pihak luar yang tidak berwenang,” jelas Fatah.

Padahal, kata dia, permasalahan ini merupakan bagian dari korban struktural pembangunan selama 32 tahun. Artinya, dibutuhkan pendekatan holistik dan komprehensif dalam melihat akar permasalahan dan mencari solusinya. ”Razia dan penggarukan hanya solusi jangka pendek yang justru akan mendatangkan masalah baru tanpa menyelesaikan persoalannya.”

Karena itu, baik Fatah, Sri, maupun Dedi meminta aparat memperlakukan para pekerja seks komersial, anak jalanan, dan ciblek secara manusiawi dan bermartabat.

”Kami meminta DPRD, Pemkot, dan Poltabes menyusun langkah dan program yang jelas soal penertiban ini. Percuma jika tanpa program yang komprehensif dan realistis,” tandas Fatah. (Renny Martini-45c)