Kompas, 6 Oktober 2001

Semarang, Kompas – Upaya penertiban dengan penggarukan gelandangan, anak jalanan, dan remaja yang melacurkan diri (ciblek-Red) di Kota Semarang, yang dilakukan aparat kepolisian beberapa bulan terakhir dikecam sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Operasi penangkapan (razia) tersebut, dinilai berlebihan dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Tiga organisasi non pemerintah yang peduli masalah anak dan perempuan, Legal Recources Center-Kekerasan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Yayasan Setara, dan Pusat Edukasi Studi dan Advokasi Anak Indonesia (Perisai) Semarang, melalui pernyataan sikap yang dikeluarkan, Jumat (5/10), menilai penggarukan oleh aparat kepolisian dua bulan terakhir, keterlauan dan tidak manusiawi.

“Penggarukan yang dilakukan belakangan ini sangat tidak manusiawi. Misalnya anak-anak kecil dikejar dengan pentungan, jika tertangkap tidak diperlakukan dengan baik tetapi langsung dimasukkan dalam truk,” ujar Fatah Muria Koordinator Perisai.

Menanggapi kritik LSM, Kapolsek Semarang Tengah, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Martono Hadi M, kemarin mengemukakan, upaya penertiban anak jalanan dan gepeng (gelandangan dan pengemis) itu tidak saja melibatkan anggota kepolisian tetapi dilakukan tim terpadu.

Tim terdiri dari Satpol PP, petugas dinas sosial maupun polisi lalu lintas. Ia menegaskan, penertiban anak jalanan dan gepeng, sebenarnya mengarahkan mereka supaya tidak menganggu jalan.

“Penertiban yang dilakukan selama ini tidak selalu menimbulkan kesan keras. Mereka sebenarnya diminta tidak turun ke jalan atau menafaatkan kondisi lalu lintas sebagai lahan mencari nafkah,” jelas Martono.

Diperlakukan kasar

Fatah dari Perisai membantah keterangan itu, dengan menilai penggarukan di Kota Semarang, seperti ditayangkan sebuah stasiun televisi beberapa hari lalu, dilaksanakan dengan kasar.

Anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terkena razia diperlakukan kasar, bahkan anak-anak berusia sekitar enam tahun ditarik aparat dengan paksa dari tangan ibunya, sehingga terjadi tarik-menarik antara ibu dan anak.

Hasil monitoring Yayasan Setara dan LRC-KJHAM Semarang bulan Agustus-September 2001 mencatat 10 kali razia yang dilakukan terpadu oleh aparat kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kantor Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, DLLAJR dan Bagian Sosial Pemkot Semarang.

Dari data tersebut, tercatat 212 orang terjaring razia. Mereka terdiri dari anak jalanan, ciblek, dan pekerja seks komersial (PKS).

Operasi ini diprotes LRC-KJHAM, Yayasan Setara dan Perisai, karena dalam dialog antara Yayasan Setara dengan Asisten II Pemkot Semarang Drs Fatah Dahlan tanggal 22 Juni 2001, sempat ada pernyataan Fatah bahwa Pemkot tidak lagi melakukan razia, karena tidak ada anggaran.

“Perlakuan aparat terhadap anak jalanan, anak yang dilacurkan dan PSK yang cenderung tidak manusiawi, mengabaikan keberadaan mereka sebagai manusia yang mempunyai hak,” ujar Dedy Prasetio, Sekretaris Yayasan Setara.

Aktivis LSM menambahkan, tidak adanya koordinasi yang jelas antara aparat ketika melakukan razia, terlihat pada penanganan korban razia yang hanya dibawa ke panti persinggahan tetapi tidak ditangani dengan layak.

“Kami mendengar rencana aparat keamanan Semarang Tengah melibatkan satuan tugas (Satgas) partai membantu razia. Jika itu benar, menurut kami hal itu justru akan memperkeruh keadaan,” ujar Fatah Muria.

Melihat kondisi seperti ini, LRC-KJHAM, Yayasan Setara dan Perisai menuntut Pemkot dan Poltabes Semarang memperlakukan anak jalanan, anak yang dilacurkan dan pekerja seks secara manusiawi.

“Kami minta pemerintah dan kepolisian menyusun langkah atau program yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan ini. Razia tanpa diimbangi program yang realistis, tidak menyelesaikan persoalan,” ujar Sri Nurherwati, Direktur LRC-KJHAM.

Kapolsek Semarang Tengah menegaskan, polisi sudah mengimbau gelandangan, anak jalanan, ciblek dan PSK. Namun kurang ditanggapi. Hal ini menyebabkan petugas berlaku keras.

Sedangkan, ciblek yang beroperasi di jalanan, menurut Martono, seringkali tidak jujur namun setelah dibawa ke panti sosial baru mengaku. Menghadapi situasi demikian, petugas terpaksa bertindak tegas. (son/who)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0110/06/jateng/dipr25.htm