Suara Merdeka, 16 Agustus 2004, 

”SEBUT saja namaku Sari. Umurku 14 tahun. Aku tinggal di Semarang. Empat tahun lalu, seorang lelaki menjanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran di Batam. Tak kukira, aku ditipu oleh pencari tenaga kerja itu. Tiba di Batam, aku justru dikurung di dalam kamar selama satu minggu dan disuruh melayani tamu laki-laki.”

Cerita kesedihan Sari di tanah seberang lautan itu masih berlanjut. Rentetan kata-katanya mengalir kembali. ”Setiap minta pulang, aku diancam akan dipenjara. Tak jarang dia juga memukulku. Aku tak pernah menerima uang. Katanya, upahku baru akan dibayar setelah lengkap 150 tamu.”

Dalam film berdurasi 45 menit yang diputar Yayasan Setara, Jumat (13/8) lalu, wajah Sari memang tak tampak jelas. Hanya postur tubuh dan warna suara khasnya yang menyisakan gambaran bahwa Sari masih berumur belasan tahun.

Puluhan warga Gunung Brintik, Kelurahan Randusari menyimak penuturan Sari. Siang itu, Yayasan Setara memfasilitasi para orang tua memahami eksplotasi seksual komersial terhadap anak-anak (Eska).

Ketua Panitia Dedy Prasetio mengatakan, kegiatan itu bertujuan mencegah perluasan Eska.

Koordinator Yayasan Setara Hening Budiyawati mengatakan, kejadian yang menimpa Sari merupakan bentuk Eska. 

Tempat Perekrutan

Khusus di Kota Semarang, ungkap Hening, Simpanglima, Tugumuda, Jalan Pemuda, dan Johar acap menjadi lokasi pelacuran anak-anak. Tidak jarang di tempat itu pula anak-anak direkrut untuk diperdagangkan.

Yayasan Setara mencatat sedikitnya 20-45 anak jalanan di Simpanglima diberangkatkan secara bersamaan ke luar Semarang pada tahun 2002. Di seluruh Indonesia, jumlah anak yang dilacurkan mencapai 40.000-70.000 orang.

Lurah Randusari ST Hediyanto HP mencatat lonjakan anak jalanan terjadi pada saat krisis moneter pada 1997. Saat itu, kata Hediyanto, banyak warga Gunung Brintik di-PHK dari tempat kerja. Pada 1999 diperkirakan ada 80 anak jalanan berasal dari Gunung Brintik.

”Kondisi ekonomi dan faktor geografis mendorong anak-anak Gunung Brintik tertarik turun ke jalan. Padahal, kehidupan jalanan ancaman bagi anak-anak.”

Meski kekerasan makin mengancam anak jalanan, hukum tampaknya masih sulit ditegakkan. Hening mengungkapkan, Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No 23/2002 seolah tak mampu menjerat pelaku perdagangan manusia. ”Tak banyak kasus yang berhasil dituntaskan.” Sebaliknya, lanjut Hening, banyak peraturan menunggu disahkan, termasuk UU Buruh Migran dan UU Antiperdagangan Manusia yang sampai hari ini masih terkatung-katung di DPR. (Ninik D-73n)

Sumber: http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/16/kot21.htm