Jika Ada Perda Larangan Beri Uang, Kejahatan Anak Jalanan Dikhawatirkan Meningkat (Suara Merdeka, 2006)

SUARA MERDEKA, Senin, 26 Juni 2006

SEMARANG – Masalah anak jalanan merupakan fenomena kompleks, sehingga pemecahannya harus komprehensif dengan mendasarkan informasi dan data lapangan yang akurat.

Jika tidak, pemecahan semacam peraturan daerah (perda) tentang larangan memberi uang kepada anak jalanan di jalan, justru akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka dan warga kota pada umumnya.

Kebijakan bersifat reaktif justru akan memicu peningkatan kejahatan yang dilakukan anak jalanan. Sebab, mereka merupakan kelompok yang bisa mengorganisasi diri.

“Pemberlakuan raperda tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kejahatan yang dilakukan anak-anak jalanan,” kata sosiolog Unika Soegijapranata Drs Suharsono MSi, kemarin.

Dengan kebijakan larangan itu, kata dia, Pemkot berharap nantinya tak ada lagi anak yang berkeliaran di jalanan mencari rezeki dengan meminta-minta. Raperda itu agaknya menggunakan logika sederhana, yakni kalau orang meminta-minta tidak diberi mereka tidak akan lagi melakukan hal itu.

Padahal kalau meminta tidak diberi, kata Soni-penggilan akrab Suharsono-, bisa saja mereka meminta dengan paksa atau cenderung melakukan tindakan kejahatan. Karena itu, kebijakan tersebut harus mendasarkan fakta lapangan dengan mempelajari keberadaan mereka dan akar masalahnya.

Perdagangan Anak

Dia menyebut ada dua tipe anak jalanan, yakni yang terorganisasi dan tidak. “Tipe yang terorganisasi inilah yang sangat mungkin melakukan kejahatan.”

Sementara itu, pengurus harian LSM Setara Hening Budiawati menganggap raperda itu akan membuat anak jalanan dieksploitasi dalam bentuk lain oleh organisasi mereka. Eksploitasi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan anak atau pelecehan seksual.

“Ini terjadi karena berkeliaran di jalan dianggap tak lagi menguntungkan,” kata dia.

Dia mengatakan, selama Januari hingga April 2006 ada sekitar 150 anak jalanan yang ditangani LSM Setara. Dari jumlah itu, sekitar 10 anak dieksploitasi oleh orang tuanya. “Hal itu sungguh memprihatinkan dan kurang diperhatikan oleh pemerintah,” tuturnya. (H31-62d)

http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/26/kot03.htm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *