Kemiskinan Sering Picu Kekerasan (Radar Semarang, 2008)

RADAR SEMARANG, Kamis, 21 Februari 2008

SEMARANG – Himpitan ekonomi sering membuat frustasi para orangtua. Akibat dari sikap frustasi ini, tak jarang ditemui adanya kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Kenyataan ini tentu sangat memprihatinkan dan butuh perhatian pemerintah. Perlu adanya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

“Kemiskinan biasanya sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Kekerasan terhadap anak sering terjadi karena orangtuanya frustasi dengan keadaan yang miskin,” tutur Direktur LSM Setara Hening Budiyawati  dalam publik hearing tentang raperda penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan DPRD Kota Semarang Rabu (20/2).

Menurut Hening, kemiskinan juga sering menyebabkan anak-anak terjerumus dalam prostitusi. Sebagai LSM yang bergerak di bidang, pendampingan anak jalanan, Setara pernah menemukan adanya anak-anak yang terjun ke dunia prostitusi karena disuruh orang tuanya. “Karena orangtuanya melihat peluang bahwa anaknya bisa membantu memperoleh penghasilan untuk keluarganya yang miskin,” tuturnya.

Selama ini kemiskinan juga seringkali membuat anak-anak turun ke jalanan untuk mengamen atau mengemis. Meski seringkali di razia oleh satpol PP Kota Semarang, namun anak jalanan dan pengemis terus saja berkeliaran di jalan-jalan protokol.

Razia yang dilakukan pemkot Semarang selama ini dinilai tidak efektif. Bahkan, tak jarang anak-anak jalanan tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari aparat pemerintah. “Banyak anak-anak di jalan yang mendapatkan kekerasan dari pemerintah, dan razia malah memunculkan persoalan baru,” tutur Hening.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Ahmadi menjelaskan, raperda penanggulangan kemiskinan ini dibuat dengan harapan akan menghasilkan kebijakan yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. “Agar program dilakukan secara terpadu, tidak tergantung selera masing-masing SKPD,” tutur Ahmadi.

Penanggulangan kemiskinan diharapkan berjalan dengan sifat partisipatif. Tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan bukan hanya di pundak pemerintah semata. Namun masyarakat diharapkan turut terlibat untuk mengatasi masalah ini. “Harapannya agar nanti ada kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah, LSM dan masyarakat,” tambahnya.

Penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam raperda ini, lanjut Ahmadi, berdasarkan pendekatan akan hak-hak dasar masyarakat. Seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keterampilan serta modal kerja (ton).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *