Radar Semarang, Kamis, 25/04/2002

SEMARANG- Ketua DPRD Jateng Mardijo Selasa, 23 April 2002 kemarin lusa menolak kehadiran para aktivis anak yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Anak Jawa Tengah (FMPA-JT) untuk audensi karena sibuk. Karena penolakan tersebut, berbagai penilaian negatif terhadap Ketua DPD PDIP tersebut bermunculan, diantaranya dari Sekretaris FPG Drs Sutoyo Abadi yang menilainya melecehkan aspirasi rakyat yang diwakili oleh 35 LSM anak se-Jateng tersebut.

“Penolakan kepada 35 LSM tersebut bisa dinilai sebagai pelecehan terhadap aspirasi rakyat, apalagi mereka mengajukan audensi secara resmi dan tertulis,” jelasnya.

Menurut Sutoyo Abadi, wakil rakyat bukanlah lembaga birokrasi yang semuanya serba birokratis. Dan sebagai orang yang berada di dewan karena dipilih rakyat, seharusnya dewan selalu menampung aspirasi rakyat. Apalagi FMPA-JT tersebut merupakan perwakilan dari 35 LSM anak se-Jateng. Tambah Sutoyo Abadi, bagi warga yang sebelumnya tidak memberikan surat permintaan saja, dewan wajib menerimanya, apalagi bagi mereka yang sebelumnya sudah memberikan surat resmi sejak 15 April 2002.

Surat penolakan dari DPRD ke FMPA-JT tersebut langsung diberikan Sekretariat DPRD Jateng tertanggal 22 April 2002 dengan nomor 019.3/1155 ditandatangani Kepala Bagian Umum Sekwan Jateng Umbu Puda SH. “Karena kesibukan dan padatnya kegiatan kerja maka Bapak Ketua Dewan dengan menyesal belum bisa menerima kehadiran saudara,” salah satu isi surat tersebut. Surat penolakan tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Jateng, Sekwan, dan Kabag Perundang-undangan.

“Ini menjadi preseden buruk bagi DPRD Jateng karena meski terkesan kecil, namun ini menunjukkan bahwa ketua dewan tidak peduli dengan permasalahan anak,” jelas Sutoyo Abadi.

Tambah Sutoyo, mestinya, jika ketua dewan tidak bisa menerima, bisa dilimpahkan kepada pimpinan dewan lain dan tidak langsung ditolak. Selain itu, jika pimpinan tidak bisa juga bisa diserahkan kepada Komisi E yang membidangi masalah anak.

“Semua itu bisa dilakukan karena pada dasarnya kepemimpinan dan tugas kedewanan adalah kolegial, tidak birokratis dan semuanya bisa menerima. Namun mengapa langsung ditolak seperti itu,” jelasnya.

Sementara, menurut Hening Budiyawati, salah seorang aktivis anak yang ikut dalam audensi dengan Gubernur Jateng, Selasa 23 April 2002 mengatakan bahwa Gubernur Mardiyanto saja selaku kepala daerah mau menerima, namun ketua dewan yang merupakan representasi rakyat justru tidak mau menerimanya. “Ini sungguh di luar dugaan kami, kami sadar pimpinan Dewan sangat sibuk. Karena itu, kami menawarkan jadwal alternatif, tapi mereka menolak memberi peluang bertemu,” ujarnya.

Para aktivis FMPA JT pada bulan Juni hingga Juli mendatang berencana mengadakan kegiatan untuk memperingati hari anak se-dunia. Mereka ingin menemui beberapa pimpinan di Jateng, seperti Gubernur, Ketua Dewan, Kapolda, dan tokoh masyarakat, untuk menyosialisasikan kegiatan mereka. Namun karena alasan kesibukan, mereka gagal menemui orang nomor satu di Dewan Jateng tersebut.

Dalam pertemuan Selasa, para aktivis yang dipimpin Fatah Muria diterima Gubernur Mardiyanto yang didampingi Kabiro Kesra Suwarto Nasucha. Dalam kesempatan audiensi itu, Gubernur menyambut baik kegiatan tersebut. Gubernur menyatakan agar LSM tak perlu alergi kepada pemerintah, meski diakui bahwa stigma pemerintah selama ini telanjur jelek.

Dukungan Gubernur ini nantinya akan diteruskan kepada pemerintah daerah untuk juga memberikan porsi yang baik atas persoalan ini. Sementara itu menurut Fatah Muria dan Sri Lestari, selaku panitia, rencananya FMPA JT akan mengadakan berbagai kegiatan. Kegiatan itu meliputi renungan anak, temu anak, pentas seni, penerbitan, dialog anak dan pejabat, diskusi, dan kegiatan lain. Mereka menetapkan tema “Jadikan Suara Anak Bermakna”. (yok/ian)