Lokakarya Investasi Pembiayaan Pembangunan untuk Perlindungan Anak bagi Masa Depan Anak dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah

Pemerintah telah menyatakan komitmennya bagi Perlindungan Anak. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, dimana tujuan pembangunan perlindungan anak  adalah terpenuhinya Hak Anak dan terlindunginya anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Ada tiga sasaran RPJMN terkait dengan Perlindungan Anak, yaitu meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak dengan kondisi khusus terhadap layanan yang dibutuhkan; Menguatnya sistem perlindungan anak yang mengedepankan layanan; dan Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat pusat maupun daerah

Namun demikian, komitmen Pemerintah dan sasaran yang sudah ditetapkan juga harus diikuti dengan komitmen dalam penyediaan anggaran yang memadai dan mendukung arah tujuan bagi Perlindungan Anak secara komprehensif. Studi yang

dilakukan oleh Kantor Regional Asia Pasifik UNICEF pada tahun 2014 memperkirakan kekerasan terhadap anak menimbulkan biaya sampai sebesar 2 % dari Pendapatan Domestik Bruto negara-negara di Asia Pasifik. Dengan demikian, investasi pada pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap anak menjadi hal penting.

Berbicara investasi, tentunya ini berkaitan dengan masa depan Negara, salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia ke depan.  Berdasarkan studi diatas, sangat penting bagi Negara untuk melakukan investasi bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kualias hidup khususnya bagi anak – anak Indonesia, dan hal ini harus disiapkan dari sekarang mengingat ke depannya persaingan antar Negara, individu semakin ketat dan anak adalah kelompok strategis keberlanjutan bangsa Indonesia. Sehingga harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan terutamanya adalah terlindungi. Mengingat Negara melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak telah berkomitmen dan berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak. Masyarakat dan orangtua turut serta bertanggungjawab dalam memenuhi hak anak. Prioritas Negara/Pemerintah untuk memastikan anak mendapat pengasuhan yang memadai dan terlindung dari kekerasan akan mempengaruhi bagaimana anak – anak ketika dewasa akan membawa Bangsa ini di masa depannya.

Dengan demikian, investasi tidak hanya terkait dengan ekonomi atau bisnis, namun investasi bagi pembangunan sumber daya manusia seperti yang disampaikan diatas menjadi penting dan strategis bagi Indonesia ke depan. Selanjutnya isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara khususnya bagi anak adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengiplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai. Salah satu harapannya dengan fokus pada anak maka sekaligus percepatan pencapaian target mencapai kualitas hidup manusia sebagaimana tujuan bersama Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 dapat tercapai.

Pada tahun 2015, UNICEF menguji coba piranti child protection financial benchmarking atau acuan keuangan publik untuk pencegahan dan dan penanganan kekerasan, perlakuansalah, eksploitasi dan penelantaran anak atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perhitungan tolok ukur (benchmark) untuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengatasi hambatan data ke akuntabilitas keuangan publik untuk melindungi anak-anak.

 

Studi child protection financial benchmarkingdi Indonesia dilakukan di tingkat Nasional dan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari studi tersebut dapat memberikan gambaran serta masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk investasi pembangunan dalam menyusun langkah – langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya anak.  Hasil studi tersebut juga dapat menjadi dokumen pijakan penting bagi pemangku kepentingan dalam Perencanaan Program Perlindungan Anak khususnya pembiayaan Perlindungan Anak di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya di 35 Kabupaten/Kota dalam mendukung pencapaian arah dan tujuan Nasional Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana tertulis dalam RPJMN 2015 – 2019 serta mendukung Provinsi Jawa Tengah menuju Provinsi Layak Anak.(21 agustus 2017)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *