Suara Karya, 15 Pebruari 2003

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia 5 tahun lalu, ada fenomena baru dalam kehi-dupan anak jalanan yakni makin merebaknya anak jalanan perempuan.

Hasil penelitian Yayasan Setara, Semarang tahun 1999 lalu mencatat ada sekitar 200 anak jalanan perempuan berkeliaran di kota Semarang. Di kawasan Simpang Lima, misalnya, persentase anak perempuan mencapai 53,6 persen dan di kawasan Pasar Johar mencapai 62,5 persen.

Padahal posisi anak perempuan yang tinggal di jalanan berada dalam posisi yang paling lemah. Mereka senantiasa menjadi korban berbagai perlakuan dan eksploitasi seksual. Menurut Hening Budiyawati dari Yayasan Setara Semarang, ada 30 persen anak jalanan perempuan yang ditelitinya itu mengaku telah kehilangan keperawanannya akibat perkosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mereka kenal!

Hal itu bisa terjadi akibat situasi yang berubah, yang mana mulai terjadi penguasaan wilayah, anak jalanan perempuan yang sebelumnya kerap berpindah-pindah tempat kini mulai cenderung menetap di kawasan tertentu berdasarkan komunitasnya. Sehingga anak perempuan berbaur dengan komunitas jalanan laki-laki yang bisa menjadi pelindung sekaligus mengeksploitasinya secara seksual.

Selain itu, prostitusi anak sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak jalanan perempuan juga terlihat sangat menonjol. Sedikitnya diketahui bahwa hampir setengah anak jalanan perempuan (46,4 persen) berada dalam prostitusi baik secara penuh maupun hanya sesekali. Anak yang berada dalam prostitusi kecenderungannya adalah anak yang pernah menjadi korban perkosaan, sudah lama berada di jalanan dan tinggal di jalanan.

“Faktor-faktor yang menyebabkan anak berada dalam prostitusi karena terjerat dalam sindikat germo, karena merasa tidak perawan lagi, ingin mendapat uang yang lebih banyak atau akibat kecanduan narkoba,” kata Hening Budiyawati memaparkan hasil penelitiannya menjadi sebuah buku “Anak Jalanan Perempuan, yang disponsori Terre Des Hommes Germany.    

Kemiskinan 

Ia mengungkapkan, beberapa faktor pendorong yang menyebabkan anak perempuan pergi ke jalanan. Hingga saat ini banyak pihak yang meyakini bahwa kemiskinan merupakan faktor utama. Pada keluarga miskin — ketika kelangsuhan hidup keluarga terancam — maka seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak dikerahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Anak dari keluarga miskin, karena kondisi kemiskinannya, menjadi kurang terlindungi sehingga harus menghadapi resiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan.

Faktor lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangganya, dorongan keluarga, impian kebebasan, ingin memiliki uang sendiri dan pengaruh teman. “Kekerasan dalam keluarga merupakan alasan terbesar yang diungkapkan anak. Tipe-tipe kekerasan bisa berupa kekerasan mental, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Beberapa anak mengaku mereka pergi ke jalan karena tak tahan dimarahi dan disalahkan orangtuanya,” tutur Hening.

Sedangkan eksploitasi anak karena dorongan keluarga lebih banyak terkait dengan motif ekonomi. Seringkali dijumpai adanya target sejumlah yang harus diberikan anak kepada orangtuanya. Pada beberapa kasus, anak tidak sekedar memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarganya, namun menjadi sumber utama.

Contohnya, Rr (16) yang tinggal bersama ibu kandung, bapak dan dua adik tirinya. Ibu kandungnya tidak bekerja. Sedangkan bapak tirinya bekerja sebagai makelar dengan penghasilan tidak tetap. Sejak usia 11 tahun, Rr disuruh ibunya mencari uang di jalanan. Setiap hari ia harus menyetor Rp 10.000 kepada ibunya. Bila ada uang sisa, Rr menabung uang tersebut. Namun, itupun tidak bisa dinikmati sendi karena ia harus memberikan kontribusi sewa rumah keluarganya.

Namun, ada sebagian anak perempuan yang turun ke jalan karena ingin memiliki uang sendiri. Berbeda dengan faktor dorongan dari orangtua, yang yang didapatkan oleh anak biasanya digunakan untuk keperluan anak sendiri. Meski anak memberikan sebagian uangnya ke orangtua, itu lebih bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak yang buruk terhadap anak bila tidak memberi sebagian uangnya ke orangtua.  

Lebih Kreatif 

Pengalaman-pengalaman buruk yang sering didengar atau pernah dialami membuat anak perempuan dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya, yang tidak sekadar mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya melainkan juga dalam upaya melindungi dirinya dari beragam ancaman yang ada di jalanan.

Seorang aktivis pendamping buruh anak menyatakan bahwa anak jalanan lebih independen dan kreatif dibandingkan pekerja anak yang bekerja di sektor formal seperti pabrik. Kebutuhan mereka untuk mempertahankan hidup menekan mereka untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam memunculkan pendapatan. Mereka berada di sektor informal dan kegiatan ilegal.

“Kegiatan yang dilakukan anak di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kegiatan mereka di jalanan justru dianggap melanggar hukum. Razia-razia terhadap anak jalanan yang cenderung bersifat represf merupakan salah satu manisfestasi dari sikap yang memandang anak sebagai pelanggar hukum,” tutur Hening.

Strategi anak dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dapat dikelompokkan sebagai berikutnya, di antaranya, membangun solidaritas, melakukan kegiat-an ekonomi, memanfaatkan barang bekas, melakukan tindakan kriminal serta melakukan kegiatan yang rentan terhadap eksploitasi seksual.

Melihat makin maraknya anak jalanan perempuan dan dampak negatif yang dialaminya, Odi Shalahuddin dari Yayasan Setara mengharapkan pemerintah segera ambil tindakan segera. Masalah yang perlu dicermati, sebagaimana terungkap dalam penelitian itu, berkenaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan yang kerap kali terjadi, seperti pelecehan, perkosaan, penjerumusan dalam prostitusi, dan menjadi korban perdagangan untuk tujuan seksual.

Menurut Odi, penting digunakan pendekatan atas rancangan dan pelaksanaan program sehingga tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan karitatif yang cenderung berdampak memunculkan ketergantungan. Pendekatan hak bersandar pada Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990 melalui Keppres No 36.

“Prinsip-prinsip pokok dalam KHA dapat menjadi prinsip dasar bagi pelaksanaan program yang meliputi jaminan non-diskriminasi, pertimbangan utama demi kepentingan terbaik bagi anak, pengakuan atas hak hidup anak dan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap opini anak,” ujar Odi.

Partisipasi anak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlu dikembangkan sehingga anak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri dan dapat berpartisipasi aktif dengan mengambil langkah-langkah dalam melakukan pencegahan dan pemulihan bagi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial. (T-1)