Masalah Anak-anak Jalanan, Masalah Kita

MASALAH ANAK-ANAK JALANAN, MASALAH KITA

Oleh  Anto Prabowo

SUARA MERDEKA, Selasa, 5 Mei 1998, Halaman VI

Di kota-kota besar, tak terkecuali Semarang, jumlah anak-anak dan remaja yang berkeliaran di jalan jalan untuk mengais rupiah, makin banyak saja. mereka melakukannya dengan berbagai cara seperti mengamen, jual koran, jual jasa semir sepatu, mengemis dengan membawa bayi, dan mengelap kaca mobil di traffic light.

Mengapa itu terjadi? Jika hal itu dianggap sebagai kondisi yang tidak ideal, apa yang bisa dilakukan negara untuk mengatasinya, dan partisipasi macam apa pula yang bisa digalang dari masyarakat?

Di masyarakat, setidaknya ada dua persepsi dalam memandang persoalan anak-anak jalanan.

Pertama, anak-anak jalanan adalah pembuat masalah. Persepsi seperti itu memang sangat mudah tumbuh di kebanyakan anggota masyarakat yang melihat langsung – atau membaca lewat media – tingkah polah anak-anak jalanan yang umumnya memiliki norma-norma yang berbeda dari aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya.

Lihat cara sebagian dari mereka memperoleh uang. Makin “mudah” dan cenderung mengemis. Seperti yang terjadi pada kelompok pengamen. Pada masa persaingan ketat, bukan kreativitas dan perbaikan keterampilan yang mereka tunjukkan, melainkan penurunan mutu.

Prie GS (kolom Gazebo tabloid Cempaka Minggu ini, 23 April 1998)  menulis, evolusi penurunan derajat itu tampak dari peralatan yang dibawa.

Semula gitar, kemudian ukulele, saat ini ecek-ecek dari tutup botol, dan telah terlihat disana-sini mereka hanya berbekal lap untuk membersihkan mobil. Lama-lama nekat.

Sekedar diketahui saja, kelompok yang “nekat” itu telah tampak di beberapa ruas jalan di Jakarta. Begitu pengemudi membuka kaca jendela untuk menyodorkan “uang kasihan”, pisau atau clurit yang menempel di lehernya.

Tidak hanya cara cari uang. Simak juga “gaya hidup” sebagian dari mereka. Konsumtif sekali. Begitu dapat uang, hari itu juga mereka gunakan untuk happy-happy. Antara lain main ding-dong atau fly dengan mengisap aroma lem.

Dalam hal perilaku seks, sebagaimana telah diberitakan harian ini, mereka cenderung menerapkan perilaku seks bebas. Prinsipnya, longgar norma.

Tentu saja tidak dapat di-gebyah uyah. Ada beberapa dari mereka yang mencoba menggunakan rupiah mereka dengan benar-benar untuk ditabung dan biaya sekolah. Kelompok yang seperti itu tentulah sangat istimewa.

Setidaknya, mereka membutuhkan lingkungan pendukung – keluarga atau peer group  lain – yang relatif idealistis, karena lingkungan pergaulan tempat mereka memperoleh uang sangat tidak mendukung.

Sebagai Korban

Persepsi kedua, mereka adalah korban. Pandangan seperti itu hidup pada diri pihak-pihak yang berempati terhadap nasib dan kondisi anak-anak jalanan. Mereka juga percaya, masalah-masalah sosial yang kait-mengait dengan anak-anak jalanan tidak akan bisa terselesaikan, jika persepsi yang dipakai hanyalah “anak-anak jalanan sebagai pembuat masalah”.

Pada seminar-lokakarya tentang Konvensi Hak Anak, yang diselenggarakan Pusat Studi Wanita Unika Soegijapratana bekerja sama dengan Pemda Jateng dan Unicef pertengahan Februari lalu, persepsi “anak-anak jalanan adalah korban” muncul secara dominan sekali.

Pada seminar itu juga ditampilkan kesaksian beberapa anak jalanan serta pihak-pihak yang mewakili mereka. Eksploitasi dan alienasi (pengasingan) yang berlapis-lapis mereka alami, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara lewat aparatus-aparatusnya.

Di tingkat keluarga, tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa anak adalah milik mereka sepenuhnya. Mau diapakan pun adalah hak orang tua, sehingga pihak-pihak di luarnya tidak berhak ikut campur.

Pandangan seperti itu berwujud pada tindakan pemerkosaan terhadap anak, eksploitasi tenaga kerja mereka, termasuk juga menjual anak untuk menjadi pelacur.

Sering kemiskinan menjadi alasan, mengapa orang tua bersikap eksploitatif terhadap anak-anaknya. Tetapi latar belakang lain yang juga dominan, kata dr Nafsiah Mboi MPH, anggota Komita Hak-hak Anak PBB, adalah ketiadaan pengertian dan kesadaran pada diri orang tua dan kelompok orang dewasa di masyarakat bahwa anak dan remaja juga memiliki serangkaian hak.

Hak-hak itu – yang diatur dalam Konvensi Hak Anak – antara lain hak untuk tumbuh, berkembang, berpendapat, mendapatkan pendidikan, memperoleh rasa aman, perlindungan dari eksploitasi, identitas, dan kewarganegaraan. Orang tua dan negara merupakan pihak yang berkewajiban memenuhi hak-hak itu.

Faktor lain, ketidakharmonisan keluarga – antara lain orang tua yang bercerai – dalam beberapa kasus juga menjadi pemicu anak untuk lebih memilih dunia jalanan sebagai rumah alternatif dibandingkan dengan keluarga sendiri.

Di dunia jalanan, mereka barangkali mendapatkan kebebasan yang lebih. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga memperoleh kekerasan, eksploitasi dan juga “pendidikan” nonformal berupa norma-norma yang sangat jauh berbeda dari masyarakat pada umumnya.

Pemerkosaan dan pelecehan seks untuk anak-anak jalanan putri serta sodomi untuk yang putra adalah pengalaman-pengalaman kekerasan nyata yang mereka peroleh. Juga pemerasan dan kekerasan fisik, baik oleh sesama anak jalanan, preman maupun oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka.

Pendek kata, eksploitasi yang mereka terima berlapis-lapis. Di masyarakat pun – karena perbedaan gaya hidup dan norma-norma yang dianut – anak jalanan mengalami penyingkiran. Tidak mudah untuk menerima mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat yang wajar.

Dan oleh negara (dalam arti penguasa pemerintahan), mereka sering dianggap sebagai pengotor keindahan kota, pembuat keonaran dan ketidaktertiban. Maka tidak jarang praktek-praktek “garuk” dikenakan pada mereka.

Patut Diperhatikan

Mana persepsi yang benar di antara keduanya? Saya berpendapat, kedua persepsi itu tidak salah, kalau ditempatkan sebagai proses yang berurutan.

Awalnya, mereka jelas merupakan korban. Anak-anak jalanan itu merupakan produk akumulatif kondisi keluarga, keadaan sosial yang buruk, serta negara yang belum mampu menjadi pengayom atas kelemahan-kelemahan di level keluarga dan masyarakat.

Setelah korban, pada tahap berikutnya mereka dapat saja berubah menjadi trouble maker, dilihat dari sudut pandang masyarakat. Dengan bahasa yang lain, bisa dikatakan mereka sebagai “kelompok yang patut mendapat perhatian untuk lebih disikapi secara manusiawi”.

Tentu saja, kondisi seperti itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebab, jika tidak, dunia masa depan yang dekat dengan anak-anak jalanan – tanpa perhatian yang khusus dan serius – cukup jelas. Yang putri akan dekat dengan dunia pelacuran dan yang putra selangkah lagi masuk ke dunia preman dan kriminal.

Dunia-dunia itu tampaknya memang lebih mudah digapai dibandingkan jika mereka memasuki ruang-ruang hidup yang “normal” lain.

Serangkaian usaha untuk merangkul dan mengentaskan anak-anak jalanan itu memang telah dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, dengan biaya dari kantong sendiri atau ada lembaga dana di baliknya.

Individu dan kelompok-kelompok itu berusaha menjadi “keluarga alternatif” bagi anak-anak jalanan. Usaha-usaha yang dilakukan: ke dalam, antara lain mengurangi jam hidup di jalanan, memberikan bekal-bekal keterampilan, mengembalikan ke keluarga, dan dengan memberikan penyadaran pada kedua pihak (orang tua dan anak).

Sementara ke luar, individu dan kelompok-kelompok pemerhati itu memberikan pengertian bahwa anak-anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi korban dari kondisi keluarga yang buruk, dan membutuhkan perhatian serius untuk dapat kembali “normal” seperti anggota masyarakat lain.

Intinya, jangan memusuhi mereka, jangan menganggap mereka sampah.

Di Semarang, kelompok-kelompok pemerhati anak jalanan itu antara lain Paguyuban Anak Jalanan Semarang (PAJS) – yang digerakkan oleh anak-anak jalanan dewasa untuk melindungi yang yunior – Duta Awam yang khusus menangani masalah-masalah anak jalanan putri, Yayasan Sosial Soegijapranata, serta Pusat Studi Wanita Undip Semarang, dan individu-individu mahasiswa dan dosen dan Unika Soegijapranata Semarang.

Sayang sekali, kelompok itu bergerak sendiri-sendiri dan tidak menjalin kontak satu dengan yang lain, baik untuk menyamakan persepsi, apalagi untuk membuat jaringan bersama.

Saya kira, langkah-langkah yang lebih serius dan terbuka, telah saatnya untuk dilakukan. Masalah anak-anak jalanan memang maslaha kita bersama. Luput memperhatikan hal itu pada saat sekarang, kita akan menuai masalah yang lebih besar di kemudian hari (41b).

Anto Prabowo, wartawan Suara Merdeka di Semarang 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *