Mendamba Kota Layak Anak (Suara Merdeka, 2011)

 Mendamba Kota Layak Anak

Oleh : Saptono Joko Sulistya

SUARA MERDEKA, Minggu, 22 Mei 2011, Halaman 13

SEJAK diluncurkan pada 2005, program Kota Layak Anak seolah tak bergema. Wacana ideal untuk mewujudkan lingkungan sehat tersebut tenggelam oleh banyak kabar tentang kejahatan anak. Tentu hal itu menimbulkan keprihatinan tersendiri.

Kota Layak Anak itu dicanangkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Peremuan Meutia Hatta Swasono melalui Peraturan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Pada 2005 program itu dikembangkan di lima kota, yaitu Solo, Jambi, Gorontalo, Sidoarjo dan Kutai Kartanegara.  Pemerintah pada 2006 menunjuk tujuh kota dan delapan kabupaten sebagai tempat uji coba.

Pada 2007, giliran Kota Padang, Pontianak, Kupang, Manado, Malang, Kabupaten Aceh Besar, Lampung Selatan, Ogan Komering Ilir, serta Karawang yang mendapatkan kesempatan mengembangkan program tersebut.

Saat datang ke Semarang pertengahan 2009 lalu. Meutia menegaskan program Kota Layak Anak merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak. Pada prinsipnya Kota Layak Anak merupakan upaya pemerintah/ kabupaten kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak merupakan kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Ini berarti anak dapat berperan serta dalam keluarga, komunitas, dan sosial, dapat mengakses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran, merasa aman berjalan di jalan, dapat bertemu dan bermain dengan temannya serta hidup di lingkungan bebas polusi.

Pengurus Harian Yayasan Setara Hening Budiawati melihat program itu belum berjalan dengan baik. Dia mengungkapkan, di Jateng ada beberapa daerah yang dijadikan ujicoba, yakni Solo, Semarang, Banjarnegara, Boyolali, Sragen, Rembang dan Grobogan.

“Tapi kenyataannya, saat saya bertemu dengan beberapa aktivis yang peduli tentang anak di beberapa daerah tersebut, masih saja ada anak yang menjadi korban. Artinya, program itu perlu dievaluasi kembali terlepas menurut saya Kota Layak Anak sebenarnya gagasan sangat baik,” jelasnya.

Dia menegaskan, Kota Layak anak harus berdasar pada pemenuhan hak anak. Karena itu, penilaiannya tak bisa didasarkan hanya melihat kegiatan yang tampak mata, seperti pembangunan taman dan lainnya.

Dia mengingatkan, hak anak meliputi beberapa hal dan itu semua semestinya masuk dalam program Kota Layak Anak.

Dia memberi contoh, hak sipil dan kemerdekaan anak terkait akte kelahiran. Selama ini, hak tersebut sering terabaikan. Pelayanan terhadap mereka yang mengurus akte tersebut belum terbuka lebar.

Belum Optimal

Hening lebih lanjut mengatakan, dengan melihat indikator-indikator terhadap, sebaiknya pelaksanaan program Kota Layak Anak harus ditinjau ulang.

Satu hal utama yang menurutnya terlewatkan, yakni keterlibatan anak dalam pelaksanaan program itu sendiri. Selama ini, anak justru sering ditinggal dan hanya dijadikan objek saja.

Sementara anggota Komisi E DPRD Jateng, Ali Mahfudz mengkritisi komitmen kepala daerah di kabupaten/kota untuk mewujudkan Kota Layak Anak yang belum optimal.

Hal itu terbukti dari masih minimnya daerah yang dinyatakan sebagai Kota Layak Anak. Sejak dirilis oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 2005 lalu, ternyata baru 12 kabupaten/ kota di Jateng yang dinyatakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Tengah sebagai Kota Layak Anak.

Ke- 12 daerah itu adalah Kota Semarang, Salatiga, Surakarta, Kabupaten Semarang, Grobogan, Boyolali, Sragen, Rembang, Kebumen, Klaten, Banyumas, dan Cilacap.

“Sudah dicanangkan lama tapi ternyata belum optimal dan terkesan kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Menurutnya, untuk menetapkan Kota Layak Anak bukan perkara mudah, terutama di Jawa yang penduduknya banyak. Dia mengusulkan pada tahap awal sebaiknya dibuat dulu kota ramah anak.

“Saat ini kan masih banyak kekerasan pada anak, trafficking, dan anak-anak yang meminta-minta di traffic light. Selama masih ada kejadian dan fenomena itu, sebenarnya belum pantas disebut kota layak anak,” paparnya.

Meski demikian, Komandan Barisan Anshor Serbaguna (Banser) Jateng itu berharap seluruh kepala daerah tetap berupaya mewujudkan Kota Layak Anak di daerahnya masing-masing.

Dijelaskan, beberapa kriteria untuk menjadi Kota Layak Anak, di antaranya mampu memenuhi hak-hak anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, pendidikan, tersedianya tempat bermain di sekolah, serta berpartisipasi.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak juga harus ditekan, serta memperluas akses untuk memperoleh pendidikan serta kesehatan.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang, Lilik Haryanto menyatakan Semarang tetap berkomitmen untuk menjadi Kota Layak Anak. Selama ini beberapa program telah dijalankan.

“Ke depan, pelaksanaan program Kota Layak Anak akan digabung dengan program pengentasan kemiskinan yang bernama Gerdu Kempling. Penyatuan program itu dilakukan guna penyelarasan kegiatan,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan Semarang sebagai Kota Layak Anak, dibutuhkan dukungan semua pihak baik unsur masyarakat maupun pemerintah. Karena itu, dia yakin dengan kerjasama beberapa pihak, Semarang bisa semakin dekat terhadap perwujudan itu semua (71).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *