Wawasan 2 April 1998

Semarang (Wawasan), Ketua Komisi E DPRD Kodya Semarang, KH Haris Shodaqoh meminta agar eksekutif menangani anak jalanan secara serius. Sebab selain mengganggu keindahan kota, tak sedikit kegiatan anak jalanan menimbulkan keresahan masyarakat terutama pengendara kendaraan.

Hal itu disampaikan, Rabu (1/4) saat memimpin rapat komisinya khusus membahas keberadaan anak jalan di Kodya Semarang yang akhir-akhir ini semakin menjamur. Teknis penanganan masalah itu, Ia menyerahkan sepenuhnya kepada instansi terkait.

Hanya saja ia mengharapkan eksekutif melibatkan masyarakat, LSM, tokoh masyarakat dan ulama. Eksekutif, katanya selain menangani secara langsung terhadap anak jalanan, juga harus mampu membangkitkan semangat agar seluruh lapisan masyarakat peduli terhadap masalah tersebut.

Diberantas

Sedangkan anggota Komisi E H Soepardiono berpendapat, ledakan anak jalanan di daerah Ibukota Jateng ini harus segera diberantas. Ia menganggap keberadaannya tak ubahnya sebuah penyakit. Bila tak diberantas hal itu cenderung berkembang.

Kiat yang paling tepat untuk mengatasi dunia tersebut adalah meningkatkan penjagaan di setiap pusat kegiatan mereka. Dengan penjagaan yang ketat tersebut akam membuat sempit lahan mereka melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Sikap keras aparat bisa dilakukan bila anak jalanan tersebut memang dipandang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan estetika kota. Supardiono meminta agar pihak pemerintah tak mengistimewakan anak jalanan.

Penanganan terhadap anak jalanan, kata anggota Komisi E dr H. Sarwoko, jangan hanya mengembalikan mereka ke dunia anak-anak yang wajar, tetapi juga perlu turun tangannya dinas terkait terhadap kesehatan para anak jalanan. Sebab tak sedikit anak jalanan itu berprofesi sebagai “ciblek” yang rentan terhadap AIDS.

Ketika salah seorang anggota Komisi menanyakan tentang keberadaan PAJS (Paguyuban Anak Jalanan Semarang), YMT Kepala Cabang Dinso Kodya Semarang Hariati mengatakan keberadaan PAJS tak diakui. Paguyuban itu tak boleh (dilarang) melakukan aktivitas. Pihaknya menyarankan agar pengurus PAJS mendaftarkan diri ke Kantor Sosial Politik terlebih dahulu. Bahkan ia mengatakan bahwa para pengurus PAJS cenderung mengeskploitasi paguyuban tersebut.

Drs H Muchoyyar MA berpendapat kalau paguyuban itu berorientasi pada eksploitasi sudah sewajarnya tak boleh diteruskan. Tetapi bila gerakan paguyuban itu dalam rangka membina agar menjadi anak yang baik dan bermasa depan justru hendaknya mendapatkan dukungan.

Yang jelas kalangan anggota Komisi E melihat instansi terkait belum maksimal mencegah luapan jumlah anak jalanan di kota ini.

Rapat Komisi E dilanjutkan peninjauan lapangan. Dengan didampingi kepala Bagian Sosial Kodya Drs H. Abdul Fatah Dahlan dan instansi terkait komisi meninjau Rumah Singgah Anak Bangsa.