Kompas, Sabtu, 3 Juni 2000

Pelaksanaan otonomi daerah bisa memperparah eksploitasi pekerja anak. Daerah berusaha mengejar peningkatan pendapatan aslinya dengan hanya memikirkan bagaimana memaksimalkan segala potensi sumber daya alam dan manusia yang tersedia, sehingga pekerja anak yang dapat dibayar murah menjadi sasaran empuk untuk kepentingan itu.

Demikian pokok pikiran yang mengemuka dari Diskusi Perlindungan terhadap Pekerja Anak dalam Kerangka Otonomi Daerah yang diselenggarkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel dan Unicef, di Makassar, Rabu (31/5).

Wakil Ketua LPA Sulsel, Christina Joseph menandaskan Indonesia belum memiliki dasar hukum untuk melindungi pekerja anak. Namun, lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah memberi peluang sangat besar kepada seluruh daerah untuk membuat dan memberlakukan ketentuan tentang perlindungan anak di wilayahnya.

Jumlah pekerja anak di Sulsel dengan rentang usia 4 – 12 tahun sudah melebihi 20.000 jiwa. Khusus di Makassar, berdasarkan survei kuantitatif LPA pada 1999 di 25 titik konsentrasi anak jalanan, ditemukan 1.275 anak yang dikategorikan anak jalanan, yang sebagian besar menggunakan waktunya di jalan untuk bekerja.

 

Bagikan stiker

Di Semarang, dalam kaitan memperingati Hari Anak Internasional 1 Juni 2000, Yayasan Setara Semarang melakukan kampanye anti ekspolitasi seksual terhadap anak, terutama anak jalanan, Kamis (1/6). Kampanye dilakukan di kawasan Pasar Johar, Pasar Bulu, Tugu Muda, Simpanglima, Terminal Rejomulyo dan persimpangan jalan di Kota Semarang.

Sejak pagi, aktivis Yayasan Setara membagikan stiker dan selebaran antieksploitasi seksual terhadap anak kepada masyarakat dan pengguna jalan. Ketua Pengurus Harian Yayasan Setara Winarso didampingi Sekretaris Dedy Prasetyo menyatakan, kampanye dilakukan karena eksploitasi seksual terhadap anak semakin meningkat.

Penelitian Yayasan Setara tahun 1999, menemukan hampir seluruh anak jalanan Semarang mengalami pelecehan seksual, di antaranya 30 persen korban perkosaan, 46 persen terlibat prostitusi dan sindikat perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi Konvensi Hak-hak Anak, namun sosialisasi tentang perlindungan hak anak belum optimal. “Hingga kini, masih kurang kesadaran terhadap hak anak, terutama perlindungan dari eksploitasi seksual,” tandas Dedy. (yul/son)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0006/03/daerah/peke24.htm