Pekerja Anak Tak Terlindungi (Suara Merdeka, 2012)

Suara Merdeka, 2 April 2012

SEMARANG – Pekerja anak di Kota Semarang tidak terlindungi oleh     peraturan daerah dan pemerintah. Akibatnya, potensi eksploitasi  terhadap anak semakin besar.

Menurut Ketua Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah, Profesor Agnes Widanti, pekerja anak seperti pekerja rumah tangga sulit dilindungi. Sebab, mereka dianggap sebagai persoalan domestik keluarga yang memperkerjakannya.

Berdasar data yang dia himpun, dari 10 agen penyalur pembantu, lebih dari 40% pekerja tergolong anak. Jumlah tersebut naik dari data sebelumnya yang hanya 20-30%. Kenaikan jumlah anak menjadi pembantu, selain disebabkan kebutuhan rumah tangga juga karena tingkat pendidikan rendah serta peluang pekerjaan sektor lain minim. Padahal tanpa proteksi dari peraturan daerah di tingkat provinsi atau Pemkot, masa depan anak-anak itu suram.

”Apalagi kalau pembantu rumah tangga perempuan, rawan eksploitasi,” katanya, Minggu (1/4).

Plh Kepala Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Isdiyanto mengatakan, untuk menangani anak jalanan dan pekerja anak,  pihaknya akan bersinergi dengan beberapa instansi yang terkait, teruatama LSM bidang tersebut. Saat dihubungi Minggu (1/4), dia mengakui menangani masalah anak tak bisa dengan paksaan, tetapi harus dengan kesabaran dan ketekunan.

”Persoalan anak yang harus hidup bekerja di jalanan memang menyangkut banyak hal. Ada memang yang dipekerjakan oleh orang tua agar menambah penghasilan. Namun ada juga yang karena pertemanan,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, penanganan masalah itu mau tak mau harus melibatkan keluarga. Mereka diminta untuk lebih memperhatikan anak dan tak lagi mempekerjakannya. Anak-anak, menurutnya, harus berada di rumah. Anak-anak jalanan harus pulang.

“Faktor ekonomi memang menjadi salah satu penyebab. Di jalanan, mereka bisa mudah mendapatkan uang. Namun kami ingatkan, lingkungan itu tidak aman. Anak-anak akan kehilangan waktu belajar dan bermain,” tandas Isdiyanto seraya mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusun database tentang anak yang berada di jalanan.

Beri Modal

Data tersebut, menurutnya, berguna untuk penanganan di masa mendatang. Dia mengungkapkan, peningkatan jumlah pekerja anak biasanya terjadi pada masa liburan. Mengingat hal itu, masa tersebut akan mendapat perhatian.

Ketua Yayasan Setara Hening Budiati mengatakan, program pemerintah untuk menarik pekerja anak di Indonesia yang mencapai 10.750 orang sudah dicanangkan oleh Kementrian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program menitikberatkan pengembalikan anak ke dunia pendidikan. Namun, menurutnya, yang perlu diawasi adalah implementasi di daerah. Sebab, masih sedikit yang mengetahui masalah tersebut.

Dia juga menyarankan agar instansi terkait menyinkronkan program dari pemerintah, sehingga saling melengkapi.

”Juga diawasi apakah usai kembali ke dunia pendidikan, ada jaminan untuk tidak kembali ke jalanan atau pekerjaan anak,” katanya.

Solusi sementara berupa razia, juga dinilai Agnes kurang bermanfaat. Sebab tidak mengurangi jumlah dan menuntaskan masalah. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan modal kepada keluarga anak agar mencari penghasilan di luar menjadi pekerja jalanan. (H74,H35,J9-61)
(/)

Sumber: http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/02/181992/Pekerja-Anak-Tak-Terlindungi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *