Perda Perlindungan Anak sudah Mendesak (Suara Merdeka, 2005)

 Suara Merdeka, 18 Desember 2005

Semarang, CyberNews. Maraknya kasus perdagangan dan kekerasan pada anak, membuat sebagian kalangan mendesak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang hal itu. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dipandang tak cukup untuk menekan tingginya angka perdagangan dan kekerasan pada anak.

“Harusnya daerah mengadopsi Undang-undang tersebut menjadi Perda, karena selama ini pelaksanaan undang-undang No 23 tersebut kurang maksimal,” ujar Dosen Sosiologi Agama IAIN Walisongo Drs Fatimah Utsman MA.

Penekanan pentingnya pembahasan dan pembentukan Perda yang mengatur tentang perdagangan anak itu, disampaikan dalam Dialog “Trafficking” dengan tema Anti Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak, di Auditorium SMK 07, Sabtu (17/12) sore.

Dalam dialog yang dihadiri beberapa aktivis anti perdagangan dan kekerasan pada anak itu, selain Fatimah juga menghadirkan permbicara Sr Agatha Titi PU dari Yayasan Sosial Soegijapranata dengan moderator Winarso. Dosen yang juga anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jateng itu mengatakan tingginya kasus perdagangan anak, salah satunya dikarena faktor ekonomi.

Faktor kekurang atau ketidaktauan para korban mengenai hak-hak mereka juga dituding sebagai penyebab tingginya angka tersebut. Selain itu, ujar Fatimah, budaya gaya hidup hedonisme lewat tayangan televisi dan media massa lewat iklan serta sinetron, kerap melatari pembentukan perilaku para anak.

“Akibatnya, lantaran ingin meniru tapi tak punya cukup uang tak sedikit diantara mereka yang rela menjual diri. Ini yang harus butuh perhatian semua pihak termasuk orang tua,” tandasnya. Untuk itu, Fatimah menekankan pentingnya pendidikan agama baik di Sekolah maupun ketika berada di rumah bagi sang anak.

Antisipasi lain, para pengambil keputusan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk membikin peraturan yang melindungi keberadaan anak pada tingkat perdagangan dan kekerasan. Hal itu semata-mata agar tak banyak terjadi kasus perdagangan maupun eksploitasi pada anak.

“Apalagi dalam banyak kasus terungkap soal perekrutan TKW anak di bawah umur. Mereka tak hanya dieksploitasi tenaganya saja tapi juga untuk urusan seks. Ini cukup memprihatinkan,” ujarnya.

Kendati belum adanya Perda yang mengatur tentang hal tersebut, menurut dia, Pemkot selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menekan maraknya kasus perdagangan anak. Salah satunya lewat anjuran Wali Kota untuk tidak memberi uang pada pengemis anak.

Dalam acara yang diprakarsa Yayasan Setara, LRC KJHAM, Indonesia Acts, Tdh Germany dan Konsorsium BSS itu, juga diselenggarakan pameran foto, poster, karikatur, puisi yang ditulis beberapa anak jalanan dan pertunjukkan musik. Malamnya, digelar performance art dari Unnes Seni Rupa, Sangkur Timur serta seniman Imam Bucah.( Fahmi ZM/Cn08 )

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0512/18/dar24.htm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *