Anak Berhadapan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.

Faktor penyebab ABH dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.  Penyebab  internal ABH mencakup:

(a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga ABH;

(b) Keluarga tidak harmonis (broken home); dan

(c) Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja  ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI.

 

Sementara, faktor Eksternal ABH, antara lain:

(a) Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak;

(b) Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik;

(c) Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling  tempat anak menuangkan isi hatinya;

(d) Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

 

Penanganan anak yang berkasus hukum selama inimasih sangat kurang memihak kepada anak dan belumsepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu kelemahan penanganan anak dipengadilan, dicontohkannya, masih belum banyakpengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tungguanak. Bahkan saat pengadilan anak digelar, masih banyakatribut pengadilan yang melekat di ruangan. Seperti, bajuhakim, palu, foto presiden dan wapres serta podium saksi.Situasi ini jelas tidak memihak dan memperhatikan mentalanak. penanganan anak yang berhadapandengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hakanak yang telah diratifikasi dengan kepres No 36 tahun 1990yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukansebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkatdan layak. Dan penghukuman pidana pada anak hendaknyadihindarkan dari penjara anak.

Kebutuhan dalam proses penanganan ABH adalah: (a)  Proses penanganan ABH hendaknya mengutamakan pendekatan restoratif (b) perlu ada sinergisitas antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH; (c) perlu diupayakan proses penanganan ABH berbasis komunitas/masyarakat;  (d) proses penanganan ABH Di tingkat lembaga penegak hukum harus responsif kebutuhan anak dan mengarah pada kepentingan terbaik anak.

Yayasan Setara sudah melakukan praktik Restorative Justice dan Diversi. Restorative Justice sendiri merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Sementara Diversi adalah . Sementara Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *