Model pengembangan perlindungan anak di Jawa tengah

Pemerintah provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten dan kota Surakarta telah menyetujui untuk mendukung pengembangan dari sebuah model layanan perlindungan anak yang komprehensif dan integrative yang menggabungkan layanan primer (pencegahan), sekunder (pengurangan resiko) dan tersier (respon kasus) dibawah Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI).

Model PLKSAI telah di inisiasi pada tahun 2014 oleh menteri sosial dengan dukungan unicef. Model tersebut bertujuan mengadakan layanan layanan perlindungan anak yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup pencegahan,pengurangan resiko dan menanggapi kasus. program tersebut saat ini telah dilaksanakan di 3 provinsi antara lain Jawa tengah, Jawa timur dan Sulawesi selatan.

PLKSAI akan menoptimalkan bentuk-bentuk layanan yang variatif dan menggunakan sistem intervensi sehingga dapat membuat PLKSAI menjangkau secara langsung ke anak dan keluarga. pendekatan manajemen kasus akan diterapkan dan didukung oleh pengorganisasian dan perencanaan pengumpulan data,informasi,pengawasan dan sistem penilaian.layanan layanan yang di sediakan dalam model tersebut akan mengintegrasikan dengan berbagai lembaga pemerintahan dan unit penyedia layanan anak anak dan keluarga.

Yayasan Setara sebagai organisasi masyarakat sipil terlibat dalam berbagai program dan kegiatan Pemerintah Provinsi khususnya BP3AKB seperti penyusunan kebijakan dan peraturan daerah, fasilitasi Pemerintah Kab/Kota  terkait dengan perlindungan anak, penelitian/pemetaan situasi perlindungan anak. Selain kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan profesi, BP3AKB juga bekerja sama dan mendapatkan dukungan dari UNICEF sebagai lembaga PBB yang concern terhadap perlindungan anak di beberapa Kab/Kota di Jawa Tengah dimana Yayasan Setara juga dilibatkan. Pelaksanaan program bersama BP3AKB dengan mendapatkan dukungan dari UNICEF pada periode sebelumnya telah melakukan beberapa pencapaian dalam kegiatan advokasi, peningkatan kapasitas dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum terutamanya di Kabupaten  Klaten dan Kota Surakarta. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan tentunya menjadi pegangan bagi para aparat baik Pemerintah maupun penegak hukum dan para pendamping dalam melaksanakan UU SPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *