Prostitusi Anak (1)

RADAR SEMARANG,  3 Juni 2000

PROSTITUSI ANAK (1)

Oleh :

Odi Shalahudin dan Hening Budiyawati
Aktifis Setara Semarang

 MEMBACA Radar Semarang dua minggu belakangan ini terlihat intens mengungkapkan persoalan prostitusi di Semarang yang semakin marak, terutama prostitusi jalanan. Senyatanya, keberadaan prostitusi jalanan memang sangat menyolok terutama di kawasan Simpang Lima dan Jalan pemuda yang dinilai sebagai pusat prostitusi jalanan. Maraknya prostitusi jalanan, sepanjang pengamatan yang dilakukan dimulai sejak ditutupnya lokalisasi resmi di Semarang.

Diantara para pekerja seksual komersial yang melakukan kegiatan-kegiatannya, fenomena yang muncul adalah meningkatnya seseorang yang masih termasuk batasan umur seorang anak yang berada dalam prostitusi yang dikenal dengan sebutan ciblek (cilik-cilik betah melek atau cilik-cilik isa digemblek). Sedemikian mencoloknya jumlah anak yang berada dalam prostitusi jalanan menyebabkan Semarang dikenal pula oleh warga dari kota kota lain sebagai kota ciblek. Hal ini tentu saja menambah keprihatinan yang mendalam ditengah belum selesainya persoalan prostitusi.

Sesungguhnya maraknya prostitusi anak di Semarang merupakan fenomena yang terjadi pula di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan mereka tidak terbatas pada kota-kota besar melainkan juga telah meluas ke berbagai kota kecil, bahkan sampai daerah pedesaan. Di Jawa Tengah misalnya, pelacuran anak dapat dijumpai di Surakarta, Boyolali, Salatiga, Pekalongan, Klaten, Purworejo, dan Magelang. Ada berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang berada dalam prostitusi seperti; ciblek, chilikan, lembutan, durian, pekcun, bul-bul, rendan (kere dandan) dan balak kosong. Mengapa Semarang yang lebih dikenal sebagai kota ciblek? Tampaknya hal ini tidak lepas bahwa istilah tersebut lahir di Semarang dan juga peranan media massa yang kerapkali memunculkan tulisan mengenai situasi dan kondisi prostitusi anak di Semarang.

Prostitusi Anak

Pengertian dari prostitusi anak adalah tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya (Farid, 1999). Batasan seorang anak yang digunakan dalam tulisan ini adalah “seseorang yang berumur di bawah 18 tahun …” (KHA, pasal 1).

Keberadaan anak dalam prostitusi, seperti dikatakan oleh Luchini (Beazley, 1997) adalah tidak benar mengidentifikasi mereka sebagai pelacur professional. Hal senada juga menjadi perhatian bagi para pemerhati dan aktivis anak yang memandang keberadaan anak dalam prostitusi sebagai bentuk eksploitasi seksual (komersial) terhadap anak (Chaturvedi, 1994: SAMIN-ECPAT, 1996; SETARA-LPA-UNICEF, 1999). Istilah pelacur anak (Child prostitutes) dihindari karena mengandung konotasi negatif. Di Indonesia, kalangan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop atau lazimnya dikenal dengan LSM) sering menggunakan istilah “anak terlacurkan” atau “anak yang dilacurkan” (prostituted children). Sejauh tidak menunjuk kepada subyek, namun kepada situasinya, istilah pelacuran anak (child prostitution) tetap digunakan (Farid, 1999). Penggunakan istilah “anak yang dilacurkan” menyiratkan kesadaran bahwa kehadiran anak di dalam pelacuran adlaah sebagai korban di mana anak dianggap belum cukup mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi.

Di Semarang, perkiraan jumlah anak yang berada dalam prostitusi belum diketahui secara pasti. Pada kelompok yang lebih spesifik, yakni anak jalanan perempuan, Yayasan Setara (1999) mengungkapkan bahwa hampir separo dari mereka (46,4%) berada dalam prostitusi. Bila jumlah anak jalanan perempuan di Semarang diperkirakan ada sekitar 200 anak, maka setidaknya ada sekitar 100 anak jalanan perempuan yang berada dalam prostitusi. Hitungan ini akan bertambah besar apabila ditambahkan pada kelompok anak jalanan laki-laki dan kelompok anak yang melakukan kegiatan di mall-mall, diskotik-diskotik, rumah-rumah bordil dan lokalisasi liar.

Sedangkan mengenai perkiraan jumlah prostitusi anak di Indonesia, Farid (1999) di dalam analisis situasi mengenai eksploitasi seksual terhadap anak memperkirakan sekitar 30% anak dari keseluruhan pekerja seks di Indonesia. Berdasarkan perkiraan yang ada mengenai jumlah pekerja seks (Jones, Sulityaningsih & Hull, 1995; Wagner & Yatim, 1997) jumlah itu setara dengan 40.000 – 150.000 anak.

Prostitusi anak pada perkembangannya cenderung mengalami peningkatan yang pesat. Salah satunya berpengaruh terhadap perluasan wilayah yang telah menjadikan ruang-ruang publik sebagai tempat kegiatan sehingga semakin mudah bagi kebanyakan orang untuk mengidentifikasi keberadaan mereka.

Sifat tersembunyi yang selama ini menjadi sifat prostitusi anak telah berubah menjadi terbuka. Hal ini juga didorong oleh peranan media massa yang kerapkali menampilkan situasi prostitusi anak.

Mengapa anak berada dalam prostitusi?

End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) sebuah organisasi yang sangat aktif melakukan gerakan menentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak dalam buku pedomannya menyebutkan adanya faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan anak dijerumuskan dalam prostitusi.

Faktor-faktor pendorong meliputi; 1) kondisi ekonomi khususnya kemiskinan di pedesaan yang perberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian; 2) perpindahan penduduk dari desa ke kota dan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan; 3) ketidaksetaraan jender dan praktek-praktek diskriminasi; 4) tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga. 5) pergeseran dari perekonomian subsistem ke ekonomi berbasis pembayaran tunai; 6) peningkatan konsumerisme; 7) disintegrasi keluarga; 8) pertumbuhan jumlah anak gelandangan; 9) tiadanya kesempatan pedidikan; 10) tiadanya kesempatan kerja; 11) kelangkaan peraturan hukum dan penegakan hukum; 12) diskriminasi terhadap etnis minoritas; 13) AIDS – meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks.

Faktor-faktor penarik meliputi; 1) jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak, 2) pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks anak, 3) praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa (bounded labor); 4) praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan, praktek budaya di mana laki-laki pergi ke pelacuran, pola antar generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran; 5) permintaan dari wisatawan seks dan fedofil; 6) promosi internasional mengenai industri seks anak melalui teknologi informasi; 7) permintaan dari industri seks mancanegara yang menciptakan perdagangan seks anak dan perempuan secara internasional; 8) pernikahan yang diatur di mana pengantin anak perempuan terkadang dijual ke rumah bordil setelah menikah; 9) ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya; 10) kehadiran militer yang menciptakan kebutuhan terhadap prostitusi anak; 11) permintaan dari para pekerja migran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *