Prostitusi Anak (2)

RADAR SEMARANG, Senin Pahing, 5 Juni 2000

SOLUSI PENGENTASAN PROSTITUSI ANAK 

Oleh Odi Shalahuddin dan Hening Budiyawati
Aktifis Setara Semarang

ADA berbagai masalah yang dihadapi secara langsung oleh anak yang berada dalam prostitusi, salah satunya adalah ancaman PMS (Penyakit Menular Seks) dan HIV/AIDS. Anak-anak yang berada dalam prostitusi sangat rentan terinfeksi penyakit menular seksual dan dimungkinkan terinveksi HIV/AIDS mengingat adanya perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan. Pengalaman Yayasan Setara di dalam pendampingan terhadap “Anak jalanan perempuan yang dilacurkan” menemukan bahwa separo lebih dari mereka pernah mendapat pelayanan kesehatan untuk pengobatan penyakit menular seksual. Diduga ada lebih banyak anak yang pernah atau tengah menderita PMS namun belum terdeteksi.

Anak atau orang dewasa di dalam prostitusi di luar lokalisasi resmi yang dianggap liar tidak terjangkau pelayanan kesehatan yang akan melindungi mereka dan tidak terdeteksinya penyebaran PMS dan HIV/AIDS yang akan berdampak pada kesehatan publik. Hal ini disebabkan oleh model yang diterapkan di Indonesia di dalam mensikapi prostitusi adalah regulasi di mana prostitusi, dengan dasar untuk melindungi moral dan kesehatan publik dikontrol dengan cara melokalisasinya dalam area tertentu, dan para pekerja seks didaftar. Melalui model ini, sistem pelayanan kesehatan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran PMS dan HIV/AIDS hanya dilakukan di lokalisasi-lokalisasi resmi. Seorang anak yang belum mencapai batas umur tertentu (misalnya 17 tahun) secara resmi ditolak untuk masuk ke lokalisasi resmi (walaupun sering dijumpai adanya anak dalam lokalisasi resmi, diduga terjadi pemalsuan umur).

Dengan adanya penutupan berbagai lokalisasi resmi di berbagai kota yang menyebabkan maraknya prostitusi liar, menyulitkan pendeteksian penyebaran penyakit menular seksual. Kasus di  Yogyakarta misalnya, Dinas Kesehatan menyoroti akibat yang ditimbulkan akibat ditutupnya lokalisasi resmi menyebabkan mereka kesulitan untuk mendeteksi penyebaran penyakit menular seksual (Wawasan, 12 Mei 2000) sehingga lebih setuju jika lokalisasi tetap ada.

Sejauh ini belum ditemukan adanya anak yang dilacurkan di Indonesia yang terinfeksi HIV/AIDS. Namun hal ini tetap perlu diwaspadai dengan bercermin dari kasus-kasus yang terjadi di negara lain. Di Thailand, hasil pengamatan sebuah NGO menemukan bahwa 2 dari tiga anak terkena penyakit kelamin dan 1 dari 3 anak terkena AIDS (Candra dalam CLC, edisi VII, thn II, 1993). Sebuah sumber lain menyatakan bahwa dari 600.000 anak yang dilacurkan di Thailand, 17 dari 18 anak mengidap virus AIDS (Utami dalam CLC, edisi VII, thn II, 1993). Penelitian mengenai anak jalanan di Brazil menunjukkan adanya peningkatan anak yang positif HIV. Pada tahun 1990 diketahui bahwa 9% anak jalanan positif HIV, dan penelitian ulang yang dilakukan pada tahun 1993 diketahui sudah meningkat menjadi 35%. (Kompas, 27 Agustus 1995).

Menentang Prostitusi Anak

Prostitusi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual komersial selain perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Keberadaan anak di dalam prostitusi telah mengancam perkembangan anak baik secara fisik, mental dan sosial. Situasi yang sangat buruk di mana anak sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya telah menempatkan anak yang dilacurkan ke dalam kelompok anak yang berada dalam situasi sulit sehingga membutuhkan perlindungan khusus.

Pada Konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36/1990, ditegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan pornografi (KHA, pasal 34). Di berbagai penjuru dunia, keprihatinan dan kesadaran untuk melakukan aksi menentang prostitusi anak telah tumbuh. Mengingat bahwa persoalan prostitusi anak seringkali melampaui batas negara seperti terjadinya perdangan anak untuk tujuan seksual lintas negara dan adanya wisata seks kaum pedofili ke berbagai negara, akhirnya memunculkan kesadaran baru untuk melakukan aksi bersama. Konggres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial tehadap Anak yang berlangsung di Stockholm pada tahun 1996 dapat dikatakan menjadi tonggak bersejarah bagi lahirnya gerakan internasional yang terkoordinir. Indonesia, pada konggres yang dihadiri oleh 112 negara turut mengirimkan delegasinya yang mewakili pemerintah, kalangan NGO dan akademis.

Patut disayangkan, perhatian dan kepedulian terhadap prostitusi anak di Indonesia masih terlihat kurang. Indonesia, seperti dikemukakan oleh anggota ECPAT hingga saat ini belum menyusun agenda aksi nasional untuk menentang eksploitasi seksual terhadap anak yang merupakan tindak lanjut dari konggres dunia. Kenyataan ini menunjukkan masih rendahnya sensivitas kita terhadap isu eksploitasi terhadap anak yang kita tahu sangat berpengaruh buruk bagi perkembangan anak dan bisa berdampak luas bagi kehidupan kita sebagai bangsa.

Di dalam konteks Hak Asasi Manusia, di mana KHA merupakan bagian integral dari HAM, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak manusia. Pada KHA, keluarga dan mayarakat memegang peranan penting untuk menjaga dan memfisilitasi terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka diserahi tanggung jawab besar, bukan kewajiban. Pada konteks ini, maka negara, dalam hal ini adalah penyelenggara negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban memenuhi hak-hak anak seharusnya memiliki inisiatif penuh untuk mengatasi persoalan prostitusi anak.

Di tengah belum tumbuhnya inisiatif dari pemerintah untuk mengatasi persoalan prostitusi anak yang menggunakan perspektif hak-hak anak dan agenda aksi internasional dari konggres dunia, maka tidak ada salahnya bila elemen dinamik kemasyarakata mengambil inisiatif untuk memulainya sebagai perwujudan tanggung jawab.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan di dalam mengatasi persoalan prostitusi anak, yaitu: 1. Menggunakan paradigma anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku kejahatan. Ini berarti pula menghapus stigmatisasi terhadap anak yang dilacurkan. Tindakan-tindakan razia yang dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan pada prakteknya justru penuh nuansa pelanggaran terhadap hak-hak anak, ini diakibatkan adanya stigmatisasi dari aparat penegak hukum sendiri. 2. Mengkriminalisasikan para pelaku yang terlibat didalam prostitusi anak, seperti calo, mucikari, dan orang-orang dewasa yang menggunakan anak untuk tujuan seksual dengan alasan apapun. Di beberapa negara, upaya perlindungan anak dari bentuk eksploitasi seksual telah dilakukan dengan menjatuhkan hukuman bagi warga negaranya yang menggunakan anak-anak untuk tujuan seksual meski kegiatannya melibatkan anak dari negara lain dan kejadiannya di luar negaranya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *