Sosialisasi jangan bersifat elitis (Harian Jogja, 2008)

Harian Jogja,  23 September 2008 

PIYUNGAN: Data UNICEF menyebutkan setiap tahun ada sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, 40.000 hingga 70.000 di antaranya menjadi korban prostitusi.

“Anak-anak yang terjebak dalam lembah prostitusi itu tersebar di 75.106 lokasi di Indonesia. Ini tidak mengherankan, karena di dunia ada sekitar 3.000 organisasi perdagangan anak, yang setiap waktu bisa mengancam keselamatan anak-anak,” jelas Odi Shalahuddin, koordinator program Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) saat memberi sosialisasi Standar Perlindungan bagi Anak Korban Trafiking Berbasis Hak Asasi Manusia, di Goeboek Resto, Jl. Wonosari, kemarin.

Menurut Odi perdagangan manusia adalah rekrutmen, pengiriman, pemindah tanganan, penampungan, dan penerimaan orang dengan ancaman, kekuatan, atau pemaksaan.

“Perdagangan ini bertujuan untuk eksploitasi. Bisa dalam bentuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh, biasanya ginjal,” jelasnya.

Sementara itu Hening Budiyawati, Executive Director Setara Foundation, Semarang menjelaskan masyarakat harus mengetahui dan memahami soal trafiking dan indikasi kasus perdagangan manusia. “Kampanye ini jangan bersifat elitis. Masyarakat di kolong jembatan pun harus diberi wawasan tentang apa dan bagaimana perdagangan anak itu. Sebab, tindak kriminal ini mengancam kehidupan mereka,” tegasnya.

Menurut Hening di Semarang, untuk mengantisispasi kasus perdagangan anak, sekitar 300 anak jalanan dan berisiko tinggi turun ke jalan, secara rutin mendapat pembinaan dari relawan.

“Bentuk pembinaan berupa pendidikan informal, sehingga mengurangi waktu anak-anak untuk turun ke jalan. Mereka yang turun ke jalan adalah sasaran dari perdagangan anak.”

Meski kasus perdagangan manusia mencapai angka 70.000 di Indonesia, amun pemerintah dinilai belum mengambil langkah antisipatif. Dikatakan Hening, negara berkewajiban mengambil tindakan pro aktif melindungi orang yang selama ini membantu anak-anak korban perdagangan manusia, dari tindakan balas dendam pelaku kejahatan.

“Tidak mustahil, mereka yang menolong anak-anak, justru mendapat tindakan represif dari pelaku kejahatan. Upaya perlindungan itu, harus menjangkau orang yang bekerja di NGO, masyarakat sipil, kelompok keagamaan, atau kelompok berbasis kepercayaan,” jelasnya.

Oleh Deny Hermawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *