RADAR SEMARANG, Minggu, 28 Mei 2000

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tahun 1999/2000, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah menggelar Evaluasi Implementasi Program LPA. Acara yang berlangsung di Bandungan tanggal 16 dan 17 Mei 2000 diikuti oleh berbagai kalangan – termasuk pakar – yang dalam Musyawarah Daerah tanggal 3 – 4 Pebruari 1999 melahirkan dan memilih Badan Pelaksana (pengurus) LPA Jawa Tengah Periode 1999/2002.

Semula pengurus merancang ingin menyampaikan progress report, namun menjadi ajang evaluasi Kinerja Pengurus yang dianggap tidak becus melaksanakan Program LPA, prioritas program yang tidak terfokus dan tidak ada pembagian tugas yang profesional antara pengurus dengan Badan Eksekutif.

Selain itu peserta menganggap Akte pendirian LPA Jawa Tengah tidak sah menurut hukum, karena dalam Akte tersebut tidak disebut anggota LPA. “Mestinya Akte menyebutkan nama lembaga seluruh anggota Musda 1999 sebagai anggota LPA,” kata Winarso, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Setara Semarang. “Ini manipulasi sangat dahsyat yang dilakukan oleh Pengurus LPA,” timpal Febri aktivis SARI Solo.

Mengenai pembagian tugas yang tidak profesional, Winarso menambahkan, “Pengurus sebenarnya tidak perlu mengatur teknis pelaksanaan program, biarkan Badan Eksekutif mengatur teknis dan pengembangan pelaksanaannya.” Kata Syamsul Ridwan, S.Ag, “Pengurus cukup memintakan laporan pelaksaan program kepada Badan Eksekutive secara periodik,” tambah Syamsul.

Debat yang terkesan tak bersahabat tapi damai itu berakhir dengan kesepakatan untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Khusus pada tiga atau lima bulan mendatang, dengan membentuk Tim Ad Hoc atau Tim 11 yang personalianya terdiri dari Syamsul Ridwan, S.Ag (Lestari Ungaran), Winarso (Setara Semarang), Dra. Rini Nugrahaeni (KSIP Solo), Tgk Usda el Ahmady (Direktur Eksekutive LPA Jawa Tengah), Sumarsono (Forbis Semarang), Febri (SARI Solo), DR. Hendriyanti Selina, Sp.A (IDAI Jawa Tengah) dan Indri (Spek HAM Solo).

Tim 11 bertugas menyusun draf acara Musda, AD/ART dan program kerja serta sosialisasinya kepada anggota Musda. “Musda direncanakan akhir Juli atau awal Agustus 2000 dan kami akan melakukan beberapa pertemuan untuk menyusun dan mensosialisasikan draf acara Musda, AD/ART dan program kerja,” kata Syamsul.

“Musda khusus, hanya ingin membetulkan sistem organisasional bukan yang lain-lain,” tambah Syamsul.

“Pengurus sebenarnya sudah berupaya maksimal untuk melaksanakan program, namun dalam usia baru setahun wajar kalau masih ada program yang belum dilaksanakan,” kata P Sutriyono, Sekretaris Badan Pengurus LPA Jawa Tengah.

“Kalau masalah pembagian tugas antara pengurus dengan eksekutif sebenarnya sudah jelas, namun kalau masih ada kekurangan, mari kita sempurnakan,” tambah Tri.

Mengenai Akte Pendirian, pengurus sama sekali tidak punya niat untuk merekayasa. “Akte hanya merupakan statement untuk bukti pihak ketiga, yakni Unicef yang menjadikan Akte sebagai persyaratan penandatanganan MoU antara LPA dengan Unicef. Sementara Presedium yang menghadap notaris bukan sebagai pemilik LPA,” lanjut Sutriyono. “Kalau memang ada kesalahan administrasi pada Akte itu, mestinya cukup hanya membetulkan prosedurnya, kami tak ada maksud untuk merekayasa, memangnya LPA itu milik kami,” lanjut Tri.

“Saya sangat ikhlas apabila akan dilaksanakan Musda, namun AD/ART yang sekarang masih berlaku, karenanya selenggarakanlah Musda itu dengan memacu kepada AD/ART yang ada,” harap Sutriyono yang di LPA dianggap sangat komunikatif.

LPA Jawa Tengah
Tgk, Usad el Ahmady
Direktur Eksekutive