Sinar Harapan, 2 Agustus 2003

Jakarta – Hampir separuh dari kasus buruh migran berhubungan dengan perdagangan perempuan untuk seks komersial. Dulu kalau masyarakat bicara masalah yang disebut trafficking ini dianggap subversif. Sekarang malah pemerintah yang bicara. Bahkan kini ada peluang bagi masyarakat sipil untuk melakukan tekanan pada pemerintah.

Hal Ini disampaikan oleh pimpinan Konsorsium Pembelaan Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), Wahyu Susilo, di sela Konferensi Nasional Anti Perdagangan Orang di Jakarta, Rabu, (30/7)

”Kita harus menekan negara untuk merubah paradigma,” tegas Wahyu Susilo. Menurutnya negara terlibat masalah ini sekarang hanya untuk memenuhi tuntutan internasional, bukan political will dari negara. Lebih lanjut dasar kepentingan negara adalah agar kita tidak kehilangan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Sayangnya negara melihat buruh migran sebagai komoditi bukan sebagai manusia. Kalau paradigma komoditi ini diubah, maka negara akan berubah menilai buruh migran sebagai manusia. Akibatnya UU yang dihasilkan adalah yang memperhatikan HAM.

Dan trafficking yang melanggar HAM terkait dengan buruh migran. Maka UU mengenai buruh migran pun harus mengandung dimensi anti perdagangan perempuan. Wahyu menekankan yang terpenting adalah mensosialisasikan persoalan trafficking ini kepada penegak hukum polisi, hakim dan jaksa. Kemudian merevisi peraturan yang punya potensi untuk diselewengkan untuk trafficking.

Pembantu Rumah Tangga

Profesi lain yang dipegang oleh korban trafficking ialah menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Banyak sekali perempuan baik yang masih anak-anak, diperdagangkan kemudian menjadi pekerja rumah tangga PRT baik untuk di dalam negeri maupun luar negeri.

Semua pihak terlibat dalam hal ini. Dari keluarga, tetangga, teman, aparat desa sampai kecamatan. Oleh karena itu harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya menyalahkan pada penyalur. ”Kalau kita tidak sensitif maka kita tidak melihat ini trafficking, ” ungkap Lita Anggraeni aktivis advokasi pembantu rumah tangga di Yogyakarta.

Tekanan yang menyelimuti perempuan dan anak yang menjadi PRT dimanfaatkan dalam bentuk trafficking. Kantong-kantong PRT yang tersebar di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur adalah desa-desa miskin. Para calon PRT pasti tidak punya posisi tawar karena kebutuhan ekonomi. Sehingga upah dan bentuk pekerjaan ditentukan oleh majikan dan kebanyakan eksploitatif. ”Eksploitasi itu tidak muncul pada saat jadi PRT tapi semenjak mereka di desa dalam tekanan ekonomi,” tegas Lita yang menjadi direktur LSM ”Rumpun Cut Nyak Dien”.

Perempuan dan anak yang bekerja di DIY sebagai PRT berjumlah 36.000 orang, ini tidak semua termonitor. Menurut Lita Anggraeni advokasi harus dilakukan secara menyeluruh yaitu advokasi ekonomi mereka di desa, sistim perdagangan ilegal sampai penindasan oleh majikannya. ”Kita sudah mengajukan ke pemerintah setempat (DIY) untuk mengeluarkan peraturan yang dapat mengurangi eksploitasi tersebut. Upah yang diterima berkisar 100-200 ribu rupiah. Upah yang dibayarkan oleh majikan pun adalah salah satu bagian eksploitasi” jelasnya.  

Anak Jalanan

Sektor anak jalanan pun sangat rentan karena tinggal dan beraktivitas di jalan. Mereka sangat cepat tertarik pada iming-iming, rentan terjebak dalam prostitusi. Mereka juga rentan menjadi korban child trafficking.

Di Semarang pada tahun 1999, 10 anak jalanan perempuan menjadi korban trafficking. Orang dewasa justru membantu beberapa germo untuk mencari. Dan mereka dicampurkan dengan orang dewasa melalui cara menaikkan umur.

”Dalam jangka waktu empat bulan, dari Februari-Mei 2003, ada sekitar 45 perempuan yang kami identifikasi di antara mereka ada anak-anak. Mereka dibujuk untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari 200 ribu rupiah yang bisa mereka terima. Tujuannya kebanyakan ke Batam dan Kalimantan. Kemungkinan dari Kalimantan dan Batam mereka diselundupkan ke Singapura dan Malaysia,” demikian ungkap Hening Budiyawati, Yayasan Setara, Semarang yang bergerak dibidang anak jalanan.

Dalam proses rencana aksi internasional ada tiga hal yang harus dilakukan secara berkaitan, yaitu pencegahan, perlindungan dan recovery. Tidak mungkin melakukan hanya satu, karena tidak akan berarti apa-apa. Tanpa itu sindikat trafficking akan mencari celah.

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 sebanyak 82 persen anak jalanan berasal dari Semarang. Pada tahun 1999 umur berkisar sekitar 15-17 tahun, sekarang justru lebih muda lagi yaitu usia SD. Mereka sering menghadapi razia, paling tidak seminggu dua kali. Ditangkap lalu dimasukkan ke panti, dan kemudian diambil oleh germonya sendiri.

Yayasan Setara sejak 1993 hingga 2001 telah memfasilitasi 592 anak jalanan. Tahun 1999 dilakukan penelitian atas 2.000 anak jalanan dari kampung-kampung miskin di Semarang. Ditemukan bahwa lesehan poci di Simpang Lima jadi sarana para germo. Kalau ada ”garukan” anak jalanan para germo menunjukan surat keterangan bahwa mereka jualan poci, sehingga aman.

Selain aman harga transaksi pun lebih baik di kawasan pusat kotaSemarang itu. Di Simpang Lima tamu harus membayar 100-300 ribu rupiah, kalau di daerah lain 50 ribu rupiah. Demikian Hening Budiyawati  mengungkapkan lebih lanjut. Ini karena Simpang Lima dilewati menengah ke atas, terutama jika ada kapal luar negeri yang merapat di Semarang.

Ramainya Simpang Lima karena ada dua lokalisasi di Sunan Kuning dan Gambi Langu yang pernah ditutup. Tapi sekarang sudah dibuka lagi. Namun jumlahnya yang agak berkurang karena dalam waktu sebulan 15-25 orang dikirim ke Batam, Kalimantan, Riau dan kemungkinan besar dimasukkan dalam trafficking.

”Usaha mereka memang membantu orang tuanya menghidupi keluarga di desa,” keluh Hening Widyawati. (SH/web warouw) 

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0308/02/nas04.html