Suara Merdeka, 22 Januari 2003

”JANGAN memberi uang pada anak jalanan di jalan. Kalau mau bersedekah, langsung saja ke lembaga sosial, rumah singgah, Pemkot, atau siapa pun yang mengurusi anak jalanan.”

Ungkapan itu berulangkali keluar dari Wali Kota H Sukawi Sutarip SH, setiap membicarakan anak jalanan, dalam beberapa hari ini. Dia meminta masyarakat mulai menahan diri untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, pengamen, atau pengelap kaca yang biasa mangkal di lampu merah.

Sebagai gantinya, Pemerintah Kota yang akan mengurusnya. Kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan akan dicukupi.

Saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi Senin (20/1), pernyataan itu kembali diungkapkan Sukawi. Tak seperti biasanya, Wali Kota mengikuti acara sampai selesai dan intens mendengarkan berbagai masukan. Dia terpaksa tidak menghadiri sebuah undangan lain, dan terlambat datang pada tasyakuran tiga tahun kepemimpinannya.

Empat pembicara tampil dalam diskusi, yakni Dosen Psikologi Undip Hastaning Sakti, Kasat Binmas Poltabes Komisaris Polisi Sri Yuliati, aktivis PKBI Jateng Hasan Fikri, dan mantan Ketua Paguyuban Anak Jalanan Semarang (PAJS) Winarso.

Diskusi yang dimoderatori Redaktur Senior Suara Merdeka Amir Machmud NS dihadiri Pemimpin Redaksi H Sutrisna, Kepala Biro Semarang Sriyanto Saputro, LSM, DPRD Kota, serta sejumlah kepala komponen dan camat di jajaran Pemkot.

Menurut Sukawi, anak jalanan yang jumlahnya semakin banyak, perlu ditangani khusus. Dia meminta masyarakat tidak memanjakan anak jalanan dengan memberi uang di jalan, tapi langsung pada lembaga yang menangani.

Namun, dia menyadari, pada saat anak jalanan sudah tidak ada di jalan, kemungkinan bisa berpindah ke tempat lain. ”Itu bisa di pasar, atau di mana saja. Karena itu perlu solusi untuk mengentaskan mereka agar tidak berkeliaran di jalan atau di mana saja.”

Dia menyadari langkah yang akan diterapkan tersebut merupakan sistem yang terpaksa. Karena itu, masih perlu dicari alternatif solusi lain yang lebih baik. Namun dia tepat berharap dari sistem tersebut demi masa depan anak jalanan.

Dukungan secara tersirat muncul dari berbagai pihak. Hanya, berbagai masukan, kritik membangun, serta saran meluncur dari empat pembicara maupun audien.

Hastaning beranggapan, yang perlu dipersiapkan dalam mengentaskan anak jalanan adalah reintegrasi sosial maupun mental. Pendampingan atau mitra kerja, penyiapan anak, maupun perangkat keras, juga perlu dikondisikan sejak awal untuk mengentaskan anak jalanan tersebut. Selanjutnya, mulai memusuki dunia anak jalanan, yang lain daripada lainnya.

Yang tidak kalah penting, masing-masing instansi harus membuat suatu indikator keberhasilan berdasarkan kemauan mental. Selanjutnya, membuat rencana jangka pendek serta panjang.

”Kami berharap, rencana mengentaskan anak jalan tidak sekedar NATO (no action talk only).”

Hasan Fikri lebih banyak menyoroti kenyamanan rumah singgah yang dipersiapkan Pemkot. Penyediaan rumah singgah baru sebagian kecil dari solusi.

Wartawan Cempaka Minggu Ini tersebut berpendapat, rumah singgah tak hanya sekadar sebagai tempat tidur atau beristirahat. Namun, harus bisa memberikan pelayanan yang nyaman pada anak jalanan tersebut.

”Harus ada pembimbing yang menemani 24 jam, guru yang bisa menjadi teman, sarana lain, serta lokasinya bisa diterima masyarakat sekitar.”

Dia mengritik rencana Pemkot yang akan menggunakan bekas kantor Kelurahan Gemah untuk rumah singgah. Tempat tersebut menurut dia tidak mungkin dijadikan rumah singgah.

Berbicara anak jalanan, Winarso mengutip sebuah bait puisi karya Dorothy Law Nolty, yakni ”jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia akan belajar memaki”. Sebait puisi itu memberikan pelajaran, dalam menghadapi anak jalanan harus belajar memahami dari dalam atau empati.

Pemuda yang sudah sekitar sepuluh tahun hidup dengan anak jalanan tersebut menilai, program yang ada selama ini hanya formalitas. Program tersebut lebih bersifat umum dan tidak mengadopsi pemikiran anak jalanan. ”Program terlalu ke hal fisik, misalnya makan. Namun tidak menyentuh pada pembinaan mental dan sosial.”

Sri Yuliati mendukung rencana Wali Kota. Namun yang terpenting dalam hal ini harus ada penangangan yang berkelanjutan. Sebab dalam beberapa kali operasi, setelah dibina, anak jalanan tersebut kembali lagi ke jalan.

Dalam diskusi juga berkembang, siapa yang akan menangani pengentasan anak jalanan tersebut. Ada usulan agar tim melibatkan pemerintah, LSM, dan ormas.

Namun, bagi Hastaning, pembentukan tim tersebut juga masih menjadi pertanyaan. Sebab selama ini sudah ada lembaga yang peduli dengan anak jalanan, seperti Asa PKBI Jateng. Selain itu juga ada Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia (FKPPAI) di bawah Yayasan Anak Indonesia (YAI).

Adapun Hasan Fikri meminta Pemkot sebatas sebagai payung bagi program pengentasan anak jalanan. Adapun pelaksana langsung di lapangan adalah kelompok atau tim yang dibentuk untuk itu. (Setiawan Hendra Kelana-45)