23.000 ANAK JALANAN DI INDONESIA

Oleh:  Odi Shalahuddin

Wakil Rakyat ayo keluar.

Aksi Anak Jalanan Semarang tahun 1998 (Dok. Setara)

 Berbicara tentang dunia anak jalanan, terasa tiada habis-habisnya kisah yang bisa diungkapkan. Sebagian besar adalah kisah-kisah duka yang kelam, menjadi catatan sejarah hitam, tidak saja untuk anak-anak tersebut, tapi bagi kita semua yang berhimpun di dalam suatu bangsa ataupun Negara.

Dongeng-dongeng tersembunyi” demikian Bambang “Kirik” Ertanto, jebolan Antropologi UGM, pernah menyatakan sekitar 15 tahun lalu, ketika menyelenggarakan pameran anak jalanan Indonesia di Gedung Purnabudaya Yogyakarta.

Gerakan anak di Indonesia, sangat menonjol dengan isu anak jalanan pada periode 90-an, yang dikategorikan sebagai periode jaman pendisiplinan, oleh kurator pameran arsip dan refleksi gerakan 30 tahun gerakan anak. Tampaknya ini diambil dari program pada masa Soeharto, Gerakan Disiplin Nasional yang menjadikan anak jalanan sebagai salah satu kelompok yang harus dihabisi keberadaannya.

Di akhir tahun 90-an, ketika krisis ekonomi di Indonesia semakin parah, keberadaan anak jalanan sangat mencolok di berbagai kota yang sudah tidak terbatas pada kota-kota besar tapi sudah menjalar ke berbagai kota kecil. Pada masa itu bisa dianggap sebagai masa keemasan bagi anak jalanan. Pemerintah menggelontorkan program besar-besaran untuk mengatasi persoalan anak jalanan, berbagai kelompok masyarakat sipil saling bahu-membahu turun ke bawah, belajar, mendampingi dan bekerja bersama anak-anak jalanan. Berbagai media massa, seringkali menampilkan kegiatan-kegiatan dan suara-suara anak jalanan, memuat pandangan-pandangan para ahli, pemerhati anak, dan masyarakat umum terhadap anak jalanan. Seminar-seminar tak kalah riuhnya. Situasi ini oleh Budayawan Darmanto Jatman pernah disebut “anak jalanan telah menjadi selebritis baru”

Setelah hiruk-pikuk mulai berkurang, perhatian juga sudah mulai teralihkan ke hal-hal lain, kehidupan anak jalanan masih saja tetap berlangsung dengan segala macam persoalan dan dinamikanya hingga kini.

Perhatian yang berkurang atau bahkan hilang, pernah memunculkan pernyataan satire dari anak jalanan di Yogyakarta. “Cilik di puk-puk, gedhe ditendang,” (kecil disayang, sudah besar ditendang)

Berbicara tentang persoalan anak jalanan pada masa sekarang, tampaknya tidak ada perbedaan dengan kenyataan anak jalanan pada periode-periode sebelumnya. Berbagai situasi yang mengancam pertumbuhan dan keberlangsungan hidup mereka masih merupakan ancaman nyata. Berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi masih menjadi warna-warni kehidupan keseharian mereka.

Pada perbincangan informal dengan seorang sahabat lama, yang kebetulan sekarang menjabat sebagai Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementrian Sosial, saya sangat terkejut ketika ia menyampaikan estimasi jumlah anak jalanan di Indonesia yang mencapai 230 ribu anak. Ini merupakan data yang belum dirilis ke publik, katanya.

Ah, ini angka terbesar yang pernah saya dengar. Sebelum krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 97, sebuah analisis situasi yang dilakukan oleh Anwar dan Irwanto (Irwanto, dkk, 1998) memperkirakan jumlah anak jalanan mencapai 50,000 anak. Sedangkan pada masa krisis, Mentri Sosial pada masa itu memperkirakan ada peningkatan jumlah anak jalanan mencapai 400%. Pada tahun 1999, PKPM Atamajaya bersama Departemen Sosial atas dukungan Asian Development Bank melakukan pencacahan di 12 kota mencatat ada 39,861 anak jalanan. Mengacu pada data itu, Farid dan Adidananta (2002) menyatakan bila hasil survey tersebut dijadikan dasar untuk membuat dugaan atas jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia, maka kelipatan tiga dari hasil pencacahan tersebut (sekitar 120,000 anak jalanan) agaknya masih konservatif. Sebuah laporan Pemerintah Amerika Serikat tentang situasi HAM di Indonesia (2002), mengutip sebuah penelitian menyatakan ada sekitar 170,000 anak jalanan. Sedangkan Hariadi dan Suyanto yang membandingkan data dari Departemen Sosial dengan prediksi lonjakan jumlah anak jalanan di berbagai daerah pada masa krisis yang berkisar antara empat hingga lima kali lipat, memperkirakan jumlah anak jalanan mencapai 150,000 – 200,000 anak jalanan.

Maka sangatlah mengejutkan apabila Harry Hikmat menyampaikan pada saat ini ada 230,000 anak jalanan di Indonesia. Ketika membaca sebuah siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial tentang anak jalanan, saya menemukan sumber tertulisnya. Saya kutip sebagian:

”…Pemerintah menyadari bahwa pembangunan yang menjamin keadilan untuk semua (justice for all) harus menjadi mainstreaming dalam strategi pembangunan nasional maupun daerah,t ermasuk dalam pemenuhan hak-hak anak yang terpaksa bekerja di jalanan.

Berdasarkan data BPS tahun 2009, tercatat sebanyak 7,4 juta anak berasal dari Rumah Tangga Sangat Miskin, termasuk diantaranya 1,2 juta anak balita terlantar, 3,2 juta anak terlantar, 230,000 anak jalanan, 5,952 anak yang berhadapan dengan hukum dan ribuan anak-anak yang sampai saat ini hak-hak dasarnya masih belum terpenuhi…..”

Sebagai seorang yang pernah bekerja pada isu anak jalanan lebih dari lima tahun, saya menjadi termangu. Peningkatan jumlah anak jalanan pada masa krisis bisa dipahami lantaran memang langsung berpengaruh pada keluarga-keluarga kelas menengah ke bawah yang tersudut dan kesulitan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan pendapatan yang diperolehnya. Sebab itulah, banyak orangtua melibatkan anak-anak untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sendiri agar berkurang beban keluarga, atau bahkan anak diharapkan juga bisa memberikan kontribusi pendapatan keluarga.

Pada masa sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi sudah membaik, ternyata jumlah anak jalanan terus mengalami peningkatan. Berarti ada berbagai faktor tersembunyi selain kemiskinan yang menjadi faktor kunci yang sangat mempengaruhi kehadiran anak-anak di jalanan.

Mencermati perkembangan situasi anak jalanan di beberapa kota, saya melihat ada kesamaan, yaitu bahwa anak jalanan pada masa sekarang, bukan lagi berasal dari luar kota yang memasuki sebuah kota tertentu. Tetapi, anak jalanan sekarang ini sebagian besar (bisa mencapai di atas 80%) berasal dari kota itu sendiri. Artinya, anak-anak bukan dalam masa ”pelarian” dari rumah dan lingkungannya. Secara moral, anak-anak jalanan baru, tidak memiliki ketakutan bahwa kegiatan yang dilakukan di jalanan bisa diketahui oleh orangtua/keluarga dan teman-teman sebayanya baik di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah. Oleh karena itu, maka pengentasan terhadap mereka menghadapi tantangan baru, yaitu nilai-nilai sosial yang telah bergeser. Ini tentu akan menyulitkan mendorong anak untuk keluar dari jalanan dan tinggal bersama orangtua/keluarganya kembali. Orangtua/keluarga-pun seakan ”mengamini” keberadaan anak di jalanan bukan sebagai hal yang memalukan dan menjadi aib di lingkungan sekitar mereka. Diantaranya bahkan menjadi pelaku eksploitasi ekonomi bagi anak-anak mereka sendiri.

Lantas, bagaimana penanganan anak-anak jalanan agar mereka dapat keluar dari situasinya sehingga bisa kembali menikmati kehidupan sebagai anak-anak pada umumnya?

Yogyakarta 30 Desember 2010

Sumber tulisan dari SINI