Semarang, JP. Rabu Legi, 4 Agustus 1999 

Malang nian nasib para anak jalanan. Yang laki-laki belakangan sering diuber-uber petugas lantaran dinilai menganggu ketertiban. Sedangkan yang perempuan pun mengalami nasib yang lebih mengenaskan. Dari hasil penelitian dan pendataan, kebanyakan anak jalanan perempuan telah “diperjualbelikan”.

Jumlah anak perempuan jalanan di Semarang berkisar antara 20-30 persen dari populasi anak jalanan atau sekitar 150 anak. Dari jumlah itu, yang sangat memprihatinkan anak yang dilacurkan jumlahnya sangat tinggi atau mencapai 30 persen dari kasus yang ada di Indonesia.

“Bila ini situasi dan kondisi kehidupan anak jalanan diketahui sangat buruk, maka kehidupan anak jalanan perempuan lebih buruk lagi,” ungkap Winarso, ketua Panitia Pelaksana Seminar “Mengungkap situasi Anak Jalanan Perempuan dan Anak yang Dilacurkan” kemarin.

Seminar yang akan berlangsung di Hotel Santika Semarang besok (Kamis, 5/8) diselenggarakan Yayasan Setara bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jateng dan UNICEF. Para pembicara yang akan tampil diantaranya Hening Budiyawati, Pengurus Harian yayasan Setara; Muhammad Farid, Koordinator Executive Yayasan SAMIN Yogyakarta; Dr Esmi Warassih, FH Undip Semarang; Prof Drs Niswatin Rakub Ketua LPA Jateng, dengan moderator Darmanto Jatman dan Dr Tukiman Taruna.

Winarso menambahkan, anak jalanan perempuan sangat rentan mendapatkan perlakuan salah dari anak komunitas jalanan sendiri maupun dari berbagai pihak. Apalagi, bagi anak-anak yang tinggal di jalanan.

“Masalah-masalah yang dihadapi anak jalanan perempuan di antaranya rentan diperlakukan salah secara fisik, non fisik dan seksual. Kemudian menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan, rentan akan penyakit menular seksual HIV dan AIDS,”tegasnya.

Selain itu, lanjut Winarso, anak jalanan perempuan juga diketahui sebagai anak yang dilacurkan. Berdasarkan hasil sigi yang dilakukan Yayasan Setara pada tahun ini menemukan bahwa 46 persen anak jalanan perempuan di Semarang adalah anak yang dilacurkan.

“Tentu saja kondisi kehidupan anak jalanan perempuan dan anak yang dilacurkan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Terlebih dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan dituangkan dalam Kepres No. 36/1990, yang menyatakan bahwa anak wajib dipenuhi hak-haknya,” tegasnya.

Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mengentas mereka? Tentunya itu menjadi tugas pemerintah sekarang maupun yang akan datang. Sebab, tanpa campur tangan pemerintah, para anak jalanan itu akan tetap di jalan. (sgs)