Hak-hak Anak Banyak Dikebiri (Wawasan, 2000)

WAWASAN, Sabtu, 2 September 2000

Semarang, (Wawasan), Mencari kesamaan persepsi dalam memandang persoalan anak antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terasa masih sulit. Dalam tingkatan kebijakan mungkin sudah ada. Sedangkan pada tingkatan pelaksanaan belum. Itu sebabnya, selalu saja terjadi perbedaan pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang anak.

Demikian dikatakan Winarso, Koordinator Yayasan Setara Semarang, Kamis (31/8) pada diskusi masalah anak dengan Komisi E DPRD Tingkat I Jawa Tengah. Beberapa LSM peduli anak yang juga hadir pada acara tersebut diantaranya, Asa PKBI Jateng, LPA Jawa Tengah, Yayasan SARI, dan Yayasan KAKAK Surakarta, Yayasan Keluarga Sejahtera Boyolali dan KSP Biyung Emban Purwokerto.

Setara yang memfokuskan diri terhadap masalah anak dilacurkan ini juga memandang bahwa pendekatan materi pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan (anjal) di Semarang dihapus.

“Program pemberian jatah makan pada anjal, pembekalan keterampilan seperti mengajari setir mobil hingga bisa punya SIM yang konon menghabiskan dana hingga satu juta rupiah per bulan sebaiknya dihilangkan saja. Persoalannya, hal itu dilakukan tanpa dibarengi dengan dibukanya akses sosial bagi anjal. Jadi, saya pikir semua akan sia-sia saja,”lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan, ada lembaga peduli anak yang konon dibiayai oleh pemerintah kota malah melakukan penyelewengan dana. Tidak hanya itu, beberapa anjal perempuan yang didampingi malah jadi korban pelecehan seksual pimpinan lembaga tersebut. Tanpa menyebut nama lembaga dimaksud, Winarso hanya menyoroti mengapa hal itu bisa terjadi di lembaga yang notabene di danai oleh pemerintah.

Sedangkan T Usdha dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) menilai, masih banyak kebijakan pemerintah selama ini belum menyentuh ke masalah anak. Beberapa peraturan dibuat, KHA diratifikasi, namun tidak tersosialisasikan.

Sementara itu Siti Aminah dari Asa PKBI lebih menyoroti soal akses kesehatan anjal. “Prosedur memperoleh layanan kesehatan anjal sangat birokratis. Masa untuk bisa mendapat kartu rujukan periksa seorang anjal harus melengkapi data diri. Ini kan tidak mungkin. Dari mana anjal punya akte kelahiran, kalau keluarganya saja tidak pernah mempedulikan,”tuturnya.

Ditambahkannya, selain itu saat anjal sakit sering diperlakukan secara diskriminatif oleh pihak rumah sakit. Asa juga menilai, program-program penanganan masalah anjal cenderung bersifat karitatif. Pemerintah lebih sering menempatkan anak sebagai masalah. Padahal sudah saatnya ada mekanisme kontrol dan evaluasi program yang diterapkan.

Persoalan buruh anak juga terungkap dari Yayasan SARI, KAKAK serta KSP Biyung Emban. Perusahaan lebih suka mempekerjaan anak untuk menekan konflik. Di sisi lain masalah pendidikan atau jam kerja anak diabaikan. Secara tidak langsung perusahaan-perusahaan tersebut telah mengebiri hak-hak anak yang dipekerjakan. Ini artinya, UU yang mengatur tentang batasan jam kerja anak dan batasan usia anak boleh bekerja belum tersosialisasi. Twi-Lw

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *