Kasus Penjualan Anak ibarat Gunung Es (Suara Merdeka, 2001)

SUARA MERDEKA, Rabu, 21 November 2001 

SEMARANG – Jumlah kasus penjualan dan perdagangan anak untuk tujuan seksual di berbagai kota di Indonesia bisa diibaratkan dengan gunung es.

“Apa yang terlihat dan terungkap di permukaan baru segelintir, belum mencerminkan betapa besar kasus yang sebenarnya,” kata Koordinator Pelaksana Pusat Edukasi Studi dan Advokasi Anak Indonesia (Perisai) Fatah Muria, kemarin.

Termasuk pemberitaan 20 November mengenai seorang ibu yang telah menjual dua anak gadisnya dan empat anak gadis pelajar SMK swasta di Semarang untuk tujuan seksual.

“Kasus ini menunjukkan Semarang sangat rentan terhadap fenomena penjualan dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.”

Pada 1999, Yayasan Setara Semarang pernah mengindikasikan adanya perdagangan anak jalanan perempuan. Pada 2000, hasil pemantauan pada semester pertama mengungkapkan, ada 10 kasus untuk tujuan prostitusi di Kepulauan Riau.

Beberapa data juga mengungkap sekitar 40 perempuan Indonesia dikirim ke Taiwan dan Hongkong setiap bulan pada Januari – Maret 2000 menurut Mohammad Farid dalam bukunya Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia.

Pada Juni 1999, polisi membongkar keterlibatan sindikat perdagangan perempuan muda, banyak di antara mereka di bawah 18 tahun untuk bekerja di rumah-rumah bordil di Kepulauan Riau dekat Singapura. Hal itu dilaporkan Departemen Luar Negeri AS dalam Human Rights Report, 1999.

“Kasus-kasus tersebut hanya yang berhasil diungkap, sehingga tidak mencerminkan besarnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual,” kata Hening Budiyawati dari Yayasan Setara.

Sudah Jelas

Padahal, ketentuan dalam Konvensi Hak-hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 31/1990 sudah jelas. Pasal 35 menyebutkan, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral, dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan dan penyelundupan anak untuk tujuan dan dalam bentuk apa pun.

Namun, maraknya fenomena ini tidak diimbangi melalui UU yang mampu melindungi anak-anak dari ancaman tersebut. Dalam KUHP memang diatur soal perdagangan anak. Tetapi, hanya mencakup perempuan dan anak laki-laki (pasal 297 KUHP) dengan hukuman relatif ringan, enam tahun penjara.

Karena itu, Perisai, Yayasan Setara, dan K3JHAM mengeluarkan pernyataan sikap berkaitan dengan terungkapnya kasus penjualan enam anak untuk tujuan seksual.

“Kami menuntut aparat berwajib mengusut tuntas dan menghukum para pelaku seberat-beratnya. Ini bentuk perlindungan negara atas hak-hak anak seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak-hak Anak PBB. “Mereka juga mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi Anti Perdagangan Anak dan Perempuan PBB. Ini merupakan bentuk preventif melawan segala bentuk perdagangan anak untuk tujuan apa pun, termasuk seksual (D2-73e).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *