Kompas, Senin, 9 Juli 2001

Semarang, Kompas – Krisis ekonomi sejak empat tahun terakhir, secara nyata telah menyuburkan aktivitas “ciblek”, sebutan untuk remaja putri penjaja seks di Kota Semarang. Dalam empat tahun terakhir, jumlah “ciblek” terus meningkat, dari tahun 1997 hanya berjumlah “hitungan jari”, kini meningkat sekitar 200 orang, dari total anak jalanan Semarang yang melonjak sekitar 5.000 orang.Meski masalah ini menjadi keprihatinan berbagai kalangan, namun saat ini tidak ada satu pun lembaga khusus dari pemerintah yang menanganinya secara serius. Demikian hasil pemantauan dan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber di Semarang, hingga Sabtu (7/7) malam.

Menurut catatan Polsek Semarang Tengah dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Yayasan Duta Awam (LSM sosial), Yayasan Setara (LSM pendamping anak jalanan), PSW (Pusat Studi Wanita) Universitas Diponegoro (Undip), jumlah “ciblek” (akronim dari cilikan betah melekRed) Kota Semarang saat ini sekitar 200 orang, dan mereka bercampur menjadi bagian dari sekitar 500-an wanita penjaja seks yang beroperasi di berbagai jalan protokol di Kota Semarang.

Belum tertangani

Kapolsek Semarang Tengah, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sukamto HS mengakui, penanganan masalah “ciblek” baru sebatas shock therapy. Penangkapan yang dilakukan petugas, saat operasi “ciblek” memang tidak efektif kecuali sekadar membuat jera agar tak beroperasi lagi.

“Petugas juga tidak sembarangan operasi, kami menggelar operasi setelah pukul 24.00 WIB, dengan pertimbangan wanita yang masih berada di jalanan selewat jam itu tentunya wanita jalanan,” ujarnya.

Penangkapan “ciblek” yang dijaring tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, memang tidak menyelesaikan masalah. “Tetapi kita tidak bisa hanya prihatin saja, operasi itu akan tetap digelar terus sampai ada kepedulian instansi lain terhadap masalah sosial tersebut,” ujarnya.

Bagian Sosial Pemerintah Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengakui maraknya warung teh poci, menyuburkan “ciblek” di Semarang. Kedua lembaga yang berwenang menangani para remaja pekerja seks itu mengakui, belum mempunyai rencana untuk melakukan penindakan. “Yah, sulit juga menindak mereka. Paling yang kami lakukan melakukan pembinaan pada penjual teh poci tersebut, dengan meminta jangan menggunakan anak-anak dan memberi penerangan yang baik dalam ruang lokasi usahanya,” jelas Tommy Y Said, Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Semarang.

Hingga kini, kedua instansi mengakui belum ada penanganan secara khusus terhadap para pekerja seks anak, karena instansinya sendiri sedang berbenah diri sehubungan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). “Sekarang ini Dinas Sosial telah dihapus dan diganti menjadi Bagian Sosial,” jelas Ali Haidar, Kepala Bagian Sosial Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Sosial hanya bertugas membina para remaja pekerja seks tersebut. Sedang yang bertugas melakukan operasi dan pembersihan para remaja pekerja seks adalah Satpol PP dan Polisi.

Terus meningkat

Tahun 1997, menurut Yayasan Duta Awam jumlah “ciblek” yang turun ke jalan sekitar 7,8 persen dari puluhan anak-anak jalanan perempuan. Tahun 1998, PSW Undip menemukan jumlah “ciblek” naik 28 persen, disusul temuan Yayasan Setara 1999, kenaikan jumlah “ciblek” 46,4 persen dari 200-an anak jalanan perempuan.

Tengku Usda Al Ahamdy, Koordinator Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jateng mencatat, para “ciblek” itu bagian dari anak jalanan di Kota Semarang yang kini berjumlah 5.000 orang.

Tahun 1997, awalnya mereka mangkal di sekitar kantor bank di Jalan Pemuda, kompleks Pasar Johar, dan Pasar Karangayu, selanjutnya bergerak dan berkembang ke Jalan Pandanaran, kawasan lapangan Simpanglima, Jalan Sriwijaya, sampai Jalan MT Haryono.

Sejumlah “ciblek” kepada Kompas mengemukakan, mereka terpaksa menjajakan seks karena impitan ekonomi. Kondisi ekonomi para orangtua “ciblek” umumnya mengalami kesulitan, dan sejumlah yang lain terpaksa diminta orangtua untuk mencari nafkah.

Penyebab lainnya menurut Yayasan Setara karena korban kekerasan seksual sebagai anak jalanan, akibat krisis keluarga broken home, di samping kini muncul ancaman dari sindikat perdagangan anak-anak, untuk mempekerjakan para “ciblek” ke Pulau Batam.

Menjadi penjaja seks, atau menjadi pendamping tamu di tenda teh poci di Bundaran Simpanglima, kemudian menjadi modus operandi “ciblek”. Mereka akan memperoleh komisi dari para pedagang teh poci, makanan. “Kalau saya kerja di kantoran, saya baru terima uang akhir bulan, padahal untuk makan tiap hari saja tidak ada,” ujar Atik (16), jebolan SMEA swasta di Semarang.

Hening Budiyawati, dari Yayasan Setara menjelaskan, anak-anak yang dalam pendampingan yayasannya mengakui, bahwa “ciblek” pendatang baru terbanyak dari Semarang. Saat ini konsentrasi terbanyak ada di Simpanglima, tetapi di daerah Banyumanik Jalan Setiabudi, sebenarnya mulai muncul, dan perlu penanganan dari lembaga resmi pemerintah. “Seluruhnya di Kota Semarang ini berkisar 200-an orang, bahkan sebagian dari mereka pindah ke lokalisasi Sunan Kuning,” kata Hening yang telah membina anak jalanan sejak tahun 1999.

Yayasan Setara yang semula melakukan pendampingan bersama PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), kini melakukan program perlindungan dan pemulihan anak, dengan menempatkan mereka pada program rumah tinggal. (hrd/son/who/vin)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0107/09/jateng/kris26.htm