Lembaga dan Instansi Saling Tuding ,”Ciblek” Tak Tertangani (Kompas, 2001)

Kompas, Selasa, 10 Juli 2001

Semarang, Kompas – Saling tuding dan lempar tanggungjawab muncul antar lembaga dan instansi, menyusul terangkatnya masalah “ciblek” (sebutan untuk remaja putri penjaja seks) di Kota Semarang. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuduh Polisi melanggar aturan karena penanganan “ciblek” wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang.

Sebaliknya, aparat kepolisian sudah berkali-kali menyurati Satpol PP agar menangani masalah “ciblek” bersama-sama, tetapi tidak pernah ditanggapi. Karenanya polisi menuding Satpol PP tidak turun tangan menangangi masalah “ciblek”.

Walikota Semarang Sukawi Sutarip, yang dimintai tanggapannya hari Senin (10/6) mengaku kebingungan menangani masalah “ciblek”. Bahkan saking bingungnya, wali kota mengusulkan supaya “ciblek” ditempatkan dalam satu lokasi (semacam lokalisasi-Red), untuk mengendalikan penularan penyakit seksual menular (PMS).

Ketidakjelasan penanganan ciblek inilah yang mengakibatkan problem sosial ini tidak terselesaikan. Sebagaimana diberitakan Kompas (Senin, 9/7), akibat krisis ekonomi empat tahun terakhir, jumlah “ciblek” (akronim dari cilikan betah melekRed) meningkat.

Sangat minim

Sejumlah LSM di Semarang, yang dihubungi Senin (9/7) menilai kepedulian lembaga pemerintah menangani “ciblek” sangat minim. Sistem operasi (penggarukan-red) yang selama ini diterapkan aparat kepolisian dinilai kurang efektif dan tidak menyelesaikan masalah.

Yayasan Setara yang sejak 1999 terjun mendampingi anak jalanan menyatakan operasi penangkapan ciblek yang dilakukan polisi pada malam tertentu, belum efektif. “Selama ini anak-anak (ciblekRed) hanya dirazia, ditangkap, dibawa ke pengadilan dan didenda, setelah itu keluar lagi dan kembali ke jalan, tidak ada penanganan lanjut,” jelas Hening Budiyawati, dari Yayasan Setara Semarang.

Sebenarnya, kata Hening, pihaknya tidak melarang razia asalkan ada program lanjutan yang diberikan kepada “ciblek” pada pasca razia, sehingga mereka tidak kembali lagi ke jalan.

Mengenai sah dan tidaknya operasi penangkapan ciblek selama ini, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Semarang Tengah, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sukamto HS menegaskan, kehadiran “ciblek” sudah menganggu wajah Kota Semarang.

Sukamto membenarkan penanganan “ciblek” berada di bawah wewenang Satpol PP. Tetapi sebagai aparat, Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kota.(hrd/son/vin)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0107/10/jateng/lemb17.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *