SUARA MERDEKA, Kamis, 25 September 1997, Halaman III

SEMARANG – Keberadaan anak jalanan yang mobilitasnya cukup tinggi sehingga setiap jamnya terus bertambah, menurut Komisi E DPRD Jateng, merupakan masalah serius. Walau penanganannya melibatkan banyak pihak, mereka berpendapat pelaksanaannya perlu koordinasi lebih terpadu lagi.

Bahkan perlu dibentuk suatu tim khusus, semacam satkorlak dalam penanggulangan bencana alam. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi itu dengan Asisten III/ Biro Binsos, Kadit Bimmas Polda, PKK dan PSW Undip, Biro Hukum, Dinas Sosial, Kanwil Depsos dan Depkes Jateng.

“Perlu dibentuk tim khusus semacam satkorlak. Apalagi di lapangan bakal berhadapan dengan orang yang mengkoordinasi anak-anak untuk kepentingannya sendiri,” kata anggota Komisi Drs KH Achmad Darodji yang memimpin rapat itu, Selasa lalu.

Banyak anggota Dewan menyatakan prihatin atas keberadaan anak jalanan di Jateng, yang berdasarkan data Depsos Jateng, kini jumlahnya lebih dari 600 orang.

Bahkan, anggota komisi Kol Mar Soekotjo menyoroti adanya anak-anak jalanan yang dikoordinasi oleh seseorang untuk kepentingan tertentu.

“Ada semacam mafia yang mengaturnya, baik untuk kepentingan ekonomi maupun politik. Misalnya mereka diharuskan menyetor Rp 3.000 sehari, jika tidak mereka tidak diberi makan.”

Drs H Abdul Latief Nawawi SH juga menyampaikan keprihatinannya. “Kita belum mampu mengatasi masalah ini. Karenanya, saat ini harus ada kesepakatan untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang serius ini.”

Menurut dia, perlu ada penampungan semacam asrama dan sekolah yang mendidik anak-anak itu, dan kemudian dikembalikan ke masyarakat. “Ini memang memerlukan dana besar, tapi itu merupakan cara pembinaan agar mereka tidak kembali lagi ke jalanan.”

Ny Ganti R Soesmono mendukung upaya ini dan mengusulkan agar dana dianggarkan dalam APBD. “Saya setuju, jika aak-anak jalan itu di-garuk dan dimasukkan asrama untuk dididik.”

Keamanan

Kadit Bimmas Polda Jateng Drs TB Purba mengatakan pihaknya sangat berkaitan dengan anak jalanan ini, sebab keberadaannya menyinggung keamanan dan ketertiban kota.

Dia juga sependapat dibentuknya tim seperti satkorlak, atau kelompok fungsional di berbagai daerah untuk mengatasi hal ini.

“Namun, saya juga prihatin banyak upaya gagal di tengah jalan. Karena kendala yang dihadapi. Misalnya orang tua dan lingkungan yang kurang mendukung.”

Anggota Komisi Dra Hj Siti Halimah mengungkapkan perlunya pendataan, terapi evaluasi dan studi banding ke beberapa daerah untuk penyusunan perda. Hj Indah Mustika menyoroti masih sedikitnya anak yang bisa dibina di Persinggahan Anak Bangsa Semarang, yakni baru 48 anak.

Sedangkan Hj Farida Afifudin mengusulkan melibatkan GNOTA dalam membina mereka dan dikuatkan dengan adanya perda. “Namun, selain studi banding ke Jakarta, Surabaya dan Bandung, kita juga harus tahu bagaimana keadaan di Semarang sendiri?”

Drs Istadjib AS juga mengusulkan agar anak-anak jalanan usia 6 – 12 tahun sedapat mungkin diserahkan ke orang tuanya masing-masing. Jika keluarganya tidak mampu, kedua orang tuanyalah yang dibina.

“Bagi anak-anak usia produktif, hendaknya diberi bantuan modal usaha, misalnya Rp 25.000 per orang. Atau disediakan gerobak dan perlengkapan lainnya untuk modal usaha. Apalah arti Rp 10 – 20 juta bagi pemda, karena uang itu juga dari rakyat dan akan kembali ke rakyat.”

Pemberian modal itu diakui Aris MD dari Kanwil Depsos telah dilakukan terhadap 150 anak jalanan dan di antaranya telah diberikan dana Rp 70.000 dan Rp 15.000 bagi orang tua. Jumlah itu melampaui target yang ditentukan pada anggaran 1997/1998, yakni 70 anak.

Dinas Sosial Jateng juga sependapat perlunya dibentuk satu tim terpadu yang khusus menangani masalah ini. “Kami menyadari perlu segera dibentuk tim pokjanal dan itu akan kami sampaikan kepada Asisten III untuk segera dibentuk,” kata P Siahaan dari Dinso Jateng (D2-13).