Warga Semarang takut kontrakkan rumah pada Anjal (Solo Pos, 1998)

SOLOPOS, Rabu Kliwon, 29 Juli 1998

Semarang (Espos), Warga Semarang ketakutan mengontrakkan rumah mereka kepada anak-anak jalanan (Anjal), sehingga pada Anjal di ibukota Jawa Tengah itu kesulitan memperoleh tempat tinggal.

Ketakutan warga Semarang bertempat tinggal di dekat komunitas Anjal tidak bisa dipisahkan dari adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak malang itu. Kenyataan yang memprihatinkan itu diungkapkan Odi Shalahuddin, mantan sekretaris Paguyuban Anak-anak Jalanan Semarang (PAJS) yang saat ini aktif di Serikat Anak Merdeka (Samin) Yogyakarta. Hal itu dikemukakannya dalam Sarasehan Sehari Anak, hak anak dan upaya implementasinya di Gedung Prof Ir Soemarman Undip, Selasa (28/7).

“Sampai Juli 1997, Semarang sebenarnya adalah kota yang menarik dalam hal penanganan anak jalanan. Pada waktu itu berbagai elemen masyarakat, baik LSM, mahasiswa, akademisi maupun aparat pemeritah terlibat. Namun entah mengapa mereka lalu terpecah belah,” ujar Odi.

Tidak harmonisnya berbagai elemen dalam masyarakat itu, lanjut Odi, disusul oleh berbagai tindak kekerasan terhadap anak jalanan. “Mulai muncul kasus-kasus yang menodai semangat tulus itu dan semakin hari kekerasan terhadap Anjal juga makin meningkat,” kata dia.

Bahkan sempat pula terjadi tindak pembakaran seorang anak jalanan sampai meninggal dunia di Pasar Johar.  “Tetapi kasus itu entah mengapa tidak dimuat oleh media massa,” sambungnya.

Yang dimuat di media massa, kata Odi lebih lanjut, hanya tindak penyerangan dan perusakan rumah tinggal Anjal di Kawasan Lemah Gempal, September tahun lalu. Padahal rumah tersebut dikontrak oleh mereka dengan uang bersama. “Mungkin karena penyerangan dan perusakan itu, masyarakat Semarang lalu tidak mau lagi mengontrakkan rumah mereka untuk ditempati anak jalanan,” terangnya.

Bila kemudian, ada warga yang bersedia mengontrakkan rumahnya pada kelompok anak jalanan, mereka kini dibatasi hanya sepuluh orang Anjal saja yang boleh tinggal di rumah tersebut. “Yang mampu mengumpulkan uang lebih lalu kos sendiri-sendiri, selebihnya tidur di sembarang tempat.”

Tentu saja bertempat tinggal tidak tetap semacam itu menyebabkan mereka beresiko lebih besar. Terutama bagi Anjal perempuan. “Mereka rentan pada eksploitasi seksual. Mereka bisa saja diperkosa dan bisa pula jadi anak-anak yang dilacurkan,” jelasnya.

Saat ini, menurut dia, di jalanan Kota Semarang sedikitnya ada 200 orang Anjal perempuan yang tidak tidur di rumah. “Kalau malam mereka bisa ditemui antara lain di sekitar Supermarket SE atau Pasar Johar,” sebut dia.

Kurang koordinasi

Dalam sarasehan yang diikuti pula oleh kalangan LSM, akademisi dan birokrat itu disepakati perlunya koordinasi yang lebih baik dalam penanganan Anjal. Disepakati pula perlunya sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan lebih baik.

KHA disepakati pertama kali oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi KHA tersebut sejak 1990. Namun sejauh ini, penyebaran dan implementasi hak anak tampaknya belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Justru ada kecenderungan pelanggaran atas hak-hak anak secara kuantitatif dan kualitatif berkembang. Sebagai contoh, misalnya yang dialami oleh anak-anak jalanan, buruh anak dan anak yang dilacurkan. Itu tentu saja perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak.

Implementasi hak-hak anak dapat berlangsung efektif bila ada peran atau partisipasi dari pemerintah, lembaga nonpemerintah, orang tua dan masyarakat luas (bis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *